Balai Sungai wilayah Maluku diminta menangani masalah krisis air bersih pada beberapa wilayah seperti di Kabupaten Kepulauan Aru, di Kecamatan Kilmuri, Kabupaten Seram Bagian Timur, serta Pulau Romang, Damer, dan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya.
"Minimal tahun 2020 pihak balai sudah bisa menangani persoalan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat di dua daerah tersebut," kata Ketua komisi III DPRD Maluku, Anos Yermias di Ambon, Jumat.
Pekan lalu, pimpinan dan anggota komisi III telah melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Kilmuri dan berdialog dengan masyarakat sekaligus melihat kondisi riil di lapangan seperti apa.
Menurut dia, masyarakat Kilmuri butuh dukungan dan DPRD provinsi guna memperjuangkan harapan tersebut serta sudah disampaikan juga kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku untuk ditindaklanjuti.
"Sama halnya dengan kelangkaan air bersih di Kabupaten Kepulauan Aru sudah dibahas dengan kepala balai wilayah sungai agar tahun 2020 ada penanganan," tambah Anos.
Wilayah itu terdapat empat kecamatan yang sangat kesulitan mendapatkan air bersih karena harus menyeberang ke pulau lain, sama halnya dengan Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya.
"Yang kami harapkan dari pihak balai adalah harus mengirimkan surveyor ke desa/dusun di daerah itu sehingga bisa diketahui betul rakyat kita di desa/dusun itu kekurangannya apa sehingga bisa diperjuangkan," jelasnya.
Di Kecamatan Kilmuri itu memang apa yang disampaikan oleh mahasiswa dan komponen masyarakat yang tergabung dalam gerakan Save Kilmuri sangat baik sehingga DPRD turun ke lapangan untuk menyikapinya.
Saat ini di Kecamatan Kilmuri sementara dibangun jalan sirtu oleh pemerintah kabupaten, dan tahun depan dialokasikan sejumlah anggaran dari APBD provinsi yang nilainya Rp9 miliar lebih membantu menghubungkan Kilmuri dengan Werinama.
Namun yang paling dibutuhkan sekarang adalah sarana air bersih yang memang belum memadai serta sarana kesehatan, sayangnya saat ini pemkab sementara membangun pasar.
Padahal dari kunjungan komisi ke Werinama juga melihat pasar di sana kurang baik, apalagi kalau dibangun di Kilmuri.
"Masyarakat belum terlalu membutuhkan pasar rakyat, tetapi yang perlu diutamakan adalah membangun konektivitas antardesa, kecamatan, dan kabbupaten," tegas Anos.
Sehingga hasil-hasil pertanian warga itu bisa mendapatkan akses untuk dipasarkan lebih baik ke Bula, Ibu Kota Kabupaten SBT, Werinama, atau pun Tehoru.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Minimal tahun 2020 pihak balai sudah bisa menangani persoalan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat di dua daerah tersebut," kata Ketua komisi III DPRD Maluku, Anos Yermias di Ambon, Jumat.
Pekan lalu, pimpinan dan anggota komisi III telah melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Kilmuri dan berdialog dengan masyarakat sekaligus melihat kondisi riil di lapangan seperti apa.
Menurut dia, masyarakat Kilmuri butuh dukungan dan DPRD provinsi guna memperjuangkan harapan tersebut serta sudah disampaikan juga kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku untuk ditindaklanjuti.
"Sama halnya dengan kelangkaan air bersih di Kabupaten Kepulauan Aru sudah dibahas dengan kepala balai wilayah sungai agar tahun 2020 ada penanganan," tambah Anos.
Wilayah itu terdapat empat kecamatan yang sangat kesulitan mendapatkan air bersih karena harus menyeberang ke pulau lain, sama halnya dengan Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya.
"Yang kami harapkan dari pihak balai adalah harus mengirimkan surveyor ke desa/dusun di daerah itu sehingga bisa diketahui betul rakyat kita di desa/dusun itu kekurangannya apa sehingga bisa diperjuangkan," jelasnya.
Di Kecamatan Kilmuri itu memang apa yang disampaikan oleh mahasiswa dan komponen masyarakat yang tergabung dalam gerakan Save Kilmuri sangat baik sehingga DPRD turun ke lapangan untuk menyikapinya.
Saat ini di Kecamatan Kilmuri sementara dibangun jalan sirtu oleh pemerintah kabupaten, dan tahun depan dialokasikan sejumlah anggaran dari APBD provinsi yang nilainya Rp9 miliar lebih membantu menghubungkan Kilmuri dengan Werinama.
Namun yang paling dibutuhkan sekarang adalah sarana air bersih yang memang belum memadai serta sarana kesehatan, sayangnya saat ini pemkab sementara membangun pasar.
Padahal dari kunjungan komisi ke Werinama juga melihat pasar di sana kurang baik, apalagi kalau dibangun di Kilmuri.
"Masyarakat belum terlalu membutuhkan pasar rakyat, tetapi yang perlu diutamakan adalah membangun konektivitas antardesa, kecamatan, dan kabbupaten," tegas Anos.
Sehingga hasil-hasil pertanian warga itu bisa mendapatkan akses untuk dipasarkan lebih baik ke Bula, Ibu Kota Kabupaten SBT, Werinama, atau pun Tehoru.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019