Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) HM Lutfi Saifuddin mengharapkan, agar DPR RI Komisi IX mendorong pemerintah supaya membangun Rumah Sakit Pemerintah Pusat (RSPP) di provinsinya.
"Dalam upaya mewujudkan keinginan pembangunan RSPP tersebut, kami perlu menemui/berkonsultasi dengan Komisi IX DPR RI yang juga membidangi kesehatan," ujarnya di Banjarmasin, sebelum menemui wakil-wakil rakyat di Senayan itu, Selasa.
Menurut wakil rakyat yang memasuki periode kedua sebagai anggota DPRD Kalsel itu, cukup beralasan kalau komisinya menginginkan keberadaan RSPP di provinsi yang kini berpenduduk empat juta jiwa lebih dan tersebar pada 13 kabupaten/kota tersebut.
Pasalnya seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin yang merupakan milik pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel belakangan menjadi rujukan RSUD kabupaten/kota seprovinsi itu.
"Bahkan terkadang RSUD Ulin yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tersebut juga menjadi rujukan RSUD daerah tetangga/provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Timur (Kaltim)," tambahnya.
Baca juga: Rumah Sakit Pemerintah Diminta Utamakan Pelayanan
Oleh sebab itu, dengan keberadaan RSPP di Kalsel akan lebih memudahkan serta memperluas kesempatan bagi rumah sakit dalam melakukan rujukan pelayanan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat, baik yang di daerah sendiri maupun provinsi lain, lanjutnya.
Politikus muda Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu mengaku iri dengan beberapa provinsi lain yang terdapat RSPP seperti Sumatera Barat (Sumbar), Bali dan Kaltim.
"Saya kira mengenai lahan untuk pembangunan RSPP tersebut bagi Kalsel tidak masalah seperti halnya di wilayah Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala (Batola) dan Kabupaten Tanah Laut (Tala)," terangnya.
Ia menambahkan, dalam konsultasi dengan Komisi IX DPR RI tersebut, wakil-wakil rakyat dari "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" Kalsel juga akan membicarakan masalah iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Melalui Komisi IX DPR RI, kita berharap pelayanan BPJS Kesehatan semakin baik dan meningkat, serta peningkatan iuran perlu peninjauan kembali agar tidak menjadi masalah bagi warga masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah," jelas Lutfi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Dalam upaya mewujudkan keinginan pembangunan RSPP tersebut, kami perlu menemui/berkonsultasi dengan Komisi IX DPR RI yang juga membidangi kesehatan," ujarnya di Banjarmasin, sebelum menemui wakil-wakil rakyat di Senayan itu, Selasa.
Menurut wakil rakyat yang memasuki periode kedua sebagai anggota DPRD Kalsel itu, cukup beralasan kalau komisinya menginginkan keberadaan RSPP di provinsi yang kini berpenduduk empat juta jiwa lebih dan tersebar pada 13 kabupaten/kota tersebut.
Pasalnya seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin yang merupakan milik pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel belakangan menjadi rujukan RSUD kabupaten/kota seprovinsi itu.
"Bahkan terkadang RSUD Ulin yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tersebut juga menjadi rujukan RSUD daerah tetangga/provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Timur (Kaltim)," tambahnya.
Baca juga: Rumah Sakit Pemerintah Diminta Utamakan Pelayanan
Oleh sebab itu, dengan keberadaan RSPP di Kalsel akan lebih memudahkan serta memperluas kesempatan bagi rumah sakit dalam melakukan rujukan pelayanan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat, baik yang di daerah sendiri maupun provinsi lain, lanjutnya.
Politikus muda Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu mengaku iri dengan beberapa provinsi lain yang terdapat RSPP seperti Sumatera Barat (Sumbar), Bali dan Kaltim.
"Saya kira mengenai lahan untuk pembangunan RSPP tersebut bagi Kalsel tidak masalah seperti halnya di wilayah Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala (Batola) dan Kabupaten Tanah Laut (Tala)," terangnya.
Ia menambahkan, dalam konsultasi dengan Komisi IX DPR RI tersebut, wakil-wakil rakyat dari "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" Kalsel juga akan membicarakan masalah iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Melalui Komisi IX DPR RI, kita berharap pelayanan BPJS Kesehatan semakin baik dan meningkat, serta peningkatan iuran perlu peninjauan kembali agar tidak menjadi masalah bagi warga masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah," jelas Lutfi.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019