Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Burhanuddin mengharapkan, petani di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota betul-betul terlindungi dan diberdayakan, bukan sebaliknya tanpa perlindungan serta pemberdayaan.
"Terlebih nanti dengan keberadaan Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, petani kita mendapatkan perlindungan dan lebih berdaya lagi," ujar Burhanuddin yang juga Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda tersebut di Banjarmasin, Jumat.
Menurut mantan Ketua DPRD Kalsel tersebut, selama ini petani di provinsi yang berpenduduk empat juta jiwa lebih dan sebagian besar mata pencahariannya bertani itu kurang perlindungan dan berdaya.
Sebagai contoh dalam hal kepemilikan lahan pertanian masih banyak warga tani yang tidak mempunyai atau berstatus petani penggarap, dan bahkan hanya sebagai buruh tani.
Begitu pula untuk mewujudkan sistem pertanian modern, petani Kalsel masih banyak belum mampu atau kurang berdaya, sehingga mereka melakukan pola-pola tradisional seperti menggunakan varietas lokal serta pengairan tadah hujan.
Persoalan lain dari pertanian di Kalsel, menurut politikus senior Partai Golkar tersebut, seiring dengan alih fungsi lahan sebagai dampak atau sebab akibat pesatnya pembangunan, terutama yang dekat daerah perkotaan.
"Seperti halnya di wilayah Kota Banjarmasin, Kecamatan Kertak Hanyar, Gambut dan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar yang banyak alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan pertokoan atau pergudangan," ujarnya.
Sebagaimana data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel tahun 2018, di provinsi ratusan ribu hektare lahan pertanian beralihfungsi menjadi kawasan permukiman dan pertokoan/pergudangan.
"Keadaan tersebut membuat mereka yang masih memiliki lahan pertanian juga pikir-pikir untuk menjual karena terapit permukiman dan pertokoan/pergudangan," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) itu.
"Karena kalau mereka bertahan sendiri, hasil usaha pertaniannya kurang produktif, dan bahkan bisa merugi sebab tidak seimbang antara pengeluaran pembiayaan dengan penghasilan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Terlebih nanti dengan keberadaan Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, petani kita mendapatkan perlindungan dan lebih berdaya lagi," ujar Burhanuddin yang juga Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda tersebut di Banjarmasin, Jumat.
Menurut mantan Ketua DPRD Kalsel tersebut, selama ini petani di provinsi yang berpenduduk empat juta jiwa lebih dan sebagian besar mata pencahariannya bertani itu kurang perlindungan dan berdaya.
Sebagai contoh dalam hal kepemilikan lahan pertanian masih banyak warga tani yang tidak mempunyai atau berstatus petani penggarap, dan bahkan hanya sebagai buruh tani.
Begitu pula untuk mewujudkan sistem pertanian modern, petani Kalsel masih banyak belum mampu atau kurang berdaya, sehingga mereka melakukan pola-pola tradisional seperti menggunakan varietas lokal serta pengairan tadah hujan.
Persoalan lain dari pertanian di Kalsel, menurut politikus senior Partai Golkar tersebut, seiring dengan alih fungsi lahan sebagai dampak atau sebab akibat pesatnya pembangunan, terutama yang dekat daerah perkotaan.
"Seperti halnya di wilayah Kota Banjarmasin, Kecamatan Kertak Hanyar, Gambut dan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar yang banyak alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan pertokoan atau pergudangan," ujarnya.
Sebagaimana data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel tahun 2018, di provinsi ratusan ribu hektare lahan pertanian beralihfungsi menjadi kawasan permukiman dan pertokoan/pergudangan.
"Keadaan tersebut membuat mereka yang masih memiliki lahan pertanian juga pikir-pikir untuk menjual karena terapit permukiman dan pertokoan/pergudangan," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) itu.
"Karena kalau mereka bertahan sendiri, hasil usaha pertaniannya kurang produktif, dan bahkan bisa merugi sebab tidak seimbang antara pengeluaran pembiayaan dengan penghasilan," ujarnya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019