Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan mengharapkan, agar PT Bank Kalsel menggandeng Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di provinsi setempat.
Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) provinsi setempat, Imam Suprastowo mengemukakan harapan tersebut di Banjarmasin, Jumat sehubungan perkembangan BPR yang belum menggembirakan.
Harapan wakil rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memasuki periode kedua sebagai anggota DPRD Kalsel itu dengan menunjuk contoh Bank DKI Jakarta.
"Bank DKI menggandeng BPR yang di Ibu Kota Negara untuk melakukan pembinaan, tanpa mengenyampingkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) tersebut.
Sebagai contoh, Bank DKI mengelola Kredit Usaha Rakyat (KUR), sedangkan BPR tetap fokus pada pelayanan kepada pelaku usaha kecil menengah atau usaha mikro kecil menengah (UKM/UMKM).
Ia berharap, dengan pembinaan yang intens serta berkelanjutan dari Bank Kalsel tersebut, pertumbuhan dan perkembangan BPR di provinsinya atau 13 kabupaten/kota bisa semakin maju, bukan sebaliknya.
"Pasalnya dari 22 BPR di Kalsel yang penyertaan modalnya dari pemerintah provinsi (Pemprov) setempat hanya delapan di antaranya yang memberikan deviden. Itupun nilainya tidak terlalu besar yaitu total cuma ratusan juta rupiah," ungkapnya.
"Bahkan ada BPR di Kalsel yang tidak sehat berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan semestinya harus tutu," lanjutnya seraya menunjuk BPR itu terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).
Namun mantan Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel itu tidak menghendaki sampai ada BPR yang tutup, karena persoalan modal setor yang tak sesuai ketentuan minimal serta usaha kurang berkembang.
"Saya berkeyakinan masih ada upaya menyelamatkan BPR yang hampir kolap itu, asalkan Bank Kalsel turut turun tangan melakukan pembinaan," demikian Imam Suprastowo.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) provinsi setempat, Imam Suprastowo mengemukakan harapan tersebut di Banjarmasin, Jumat sehubungan perkembangan BPR yang belum menggembirakan.
Harapan wakil rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memasuki periode kedua sebagai anggota DPRD Kalsel itu dengan menunjuk contoh Bank DKI Jakarta.
"Bank DKI menggandeng BPR yang di Ibu Kota Negara untuk melakukan pembinaan, tanpa mengenyampingkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) tersebut.
Sebagai contoh, Bank DKI mengelola Kredit Usaha Rakyat (KUR), sedangkan BPR tetap fokus pada pelayanan kepada pelaku usaha kecil menengah atau usaha mikro kecil menengah (UKM/UMKM).
Ia berharap, dengan pembinaan yang intens serta berkelanjutan dari Bank Kalsel tersebut, pertumbuhan dan perkembangan BPR di provinsinya atau 13 kabupaten/kota bisa semakin maju, bukan sebaliknya.
"Pasalnya dari 22 BPR di Kalsel yang penyertaan modalnya dari pemerintah provinsi (Pemprov) setempat hanya delapan di antaranya yang memberikan deviden. Itupun nilainya tidak terlalu besar yaitu total cuma ratusan juta rupiah," ungkapnya.
"Bahkan ada BPR di Kalsel yang tidak sehat berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan semestinya harus tutu," lanjutnya seraya menunjuk BPR itu terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).
Namun mantan Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel itu tidak menghendaki sampai ada BPR yang tutup, karena persoalan modal setor yang tak sesuai ketentuan minimal serta usaha kurang berkembang.
"Saya berkeyakinan masih ada upaya menyelamatkan BPR yang hampir kolap itu, asalkan Bank Kalsel turut turun tangan melakukan pembinaan," demikian Imam Suprastowo.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019