DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), dalam hal ini Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan bermaksud mempelajari pemberdayaan masyarakat dan desa di Provinsi Bali.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H Suripno Sumas SH MH mengemukakan maksud tersebut di Banjarmasin, Rabu sebelum rombongannya bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa provinsi setempat bertolak ke Denpasar Bali.
Ia menerangkan, dalam studi komparasi Komisi I DPRD Kalsel yang diketuai Dra Hj Rachmah Norlias dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut antara lain akan mempelajari atau menggali tentang desa wisata di "Pulau Dewata" Bali itu.
"Kami akan banyak mempelajari atau mendalami tentang desa wisata pada desa-desa di Bali yang mereka kembangkan," ujar pensiunan pegawai negeri sipil yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menjawab Antara Kalsel.
Pasalnya, menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel I/Kota Banjarmasin tersebut, pengembangan desa menjadi sebuah desa wisata bagian dari pemberdayaan masyarakat dan desa itu sendiri.
"Oleh karenanya, kita perlu mempelajari atau menggali/mendalami terhadap pengembangan desa di Pulau Dewata Bali tersebut untuk menjadi sebuah desa wisata," lanjut alumnus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin itu.
Wakil rakyat yang memasuki periode kedua sebagai anggota DPRD Kalsel itu berkeyakinan, provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dan terdapat ratusan desa tersebut, juga di antaranya ada yang berpotensi menjadi desa wisata.
Pengembangan desa wisata, menurut mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel itu, juga bisa menunjang keberadaan pemerintahan desa khususnya.
Selain itu, akan lebih memberdayakan masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi kerakyatan atau pendapatan dan kesejahteraan penduduk setempat, demikian Suripno Sumas.
Kunjungan kerja ke luar daerah Komisi I DPRD Kalsel bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa provinsi setempat ke Bali tersebut dijadwalkan, 20 - 22 November 2019 atau selama tiga hari perjalanan dinas.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H Suripno Sumas SH MH mengemukakan maksud tersebut di Banjarmasin, Rabu sebelum rombongannya bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa provinsi setempat bertolak ke Denpasar Bali.
Ia menerangkan, dalam studi komparasi Komisi I DPRD Kalsel yang diketuai Dra Hj Rachmah Norlias dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut antara lain akan mempelajari atau menggali tentang desa wisata di "Pulau Dewata" Bali itu.
"Kami akan banyak mempelajari atau mendalami tentang desa wisata pada desa-desa di Bali yang mereka kembangkan," ujar pensiunan pegawai negeri sipil yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menjawab Antara Kalsel.
Pasalnya, menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel I/Kota Banjarmasin tersebut, pengembangan desa menjadi sebuah desa wisata bagian dari pemberdayaan masyarakat dan desa itu sendiri.
"Oleh karenanya, kita perlu mempelajari atau menggali/mendalami terhadap pengembangan desa di Pulau Dewata Bali tersebut untuk menjadi sebuah desa wisata," lanjut alumnus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin itu.
Wakil rakyat yang memasuki periode kedua sebagai anggota DPRD Kalsel itu berkeyakinan, provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dan terdapat ratusan desa tersebut, juga di antaranya ada yang berpotensi menjadi desa wisata.
Pengembangan desa wisata, menurut mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel itu, juga bisa menunjang keberadaan pemerintahan desa khususnya.
Selain itu, akan lebih memberdayakan masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi kerakyatan atau pendapatan dan kesejahteraan penduduk setempat, demikian Suripno Sumas.
Kunjungan kerja ke luar daerah Komisi I DPRD Kalsel bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa provinsi setempat ke Bali tersebut dijadwalkan, 20 - 22 November 2019 atau selama tiga hari perjalanan dinas.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019