Analis komunikasi dan marketing politik UGM Yogyakarta Nyarwi Ahmad menilai peluang Airlangga Hartarto sebagai petahana masih besar untuk terpilih sebagai ketua umum pada musyawarah nasional Partai Golkar.
"Airlangga Hartarto masih berpeluang besar memimpin Golkar. Besar kemungkinan musyawarah mufakat akan ditempuh," katanya, melalui pernyataan tertulis kepada Antara, di Jakarta, Minggu malam.
Nyarwi memprediksi tidak akan terjadi "guncangan" dalam Munas Golkar yang akan digelar pada awal Desember mendatang.
Baca juga: Airlangga Hartanto sebagai Menko Perekonomian
Apalagi, kata dia, Presiden RI Joko Widodo sudah mengingatkan soal itu pada saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-55 Golkar.
Menurut dia, Jokowi perlu mengingatkan karena jika terjadi guncangan di internal Golkar akan berdampak terhadap stabilitas dukungannya pada pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin.
"Melihat tradisi dan budaya politik elite Golkar yang cenderung "mendengarkan" dan "mengikuti" apa yang diinginkan rezim politik dan pemerintahan yang berkuasa, kecil kemungkinan terjadi guncangan kepemimpinan dalam Golkar," katanya.
Diakui Nyarwi, saat ini sudah muncul empat nama yang digadang-gadang mencalonkan diri sebagai ketua umum pada Munas Golkar mendatang, tetapi tiga calon lain masih akan menahan diri.
"Sepertinya, tiga caketum yang lain sepertinya akan lebih menahan diri untuk tidak menggeser kepemimpinan Airlangga Hartarto dalam waktu dekat," katanya.
Sebelumnya, Partai Golkar telah menggelar rapat pimpinan nasional yang salah satunya memutuskan bahwa Munas Golkar dijadwalkan pada 4-6 Desember 2019.
Baca juga: Aturan IMEI berlaku enam bulan lagi
Selain Airlangga Hartarto sebagai petahana, muncul sejumlah nama yang disebut-sebut bakal mencalonkan diri, seperti Ridwan Hisjam, Indra Bambang Utoyo, dan Bambang Soesatyo.
Pada rapimnas, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengajak seluruh kader dan pimpinan partai untuk mengedepankan musyawarah mufakat dalam memilih ketua umum pada munas, Desember 2019.
Banyak kader Golkar yang sepakat, namun banyak juga kader yang menolak aklamasi karena dinilai sebagai pengalaman pahit sebab kala itu justru menimbulkan perpecahan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Airlangga Hartarto masih berpeluang besar memimpin Golkar. Besar kemungkinan musyawarah mufakat akan ditempuh," katanya, melalui pernyataan tertulis kepada Antara, di Jakarta, Minggu malam.
Nyarwi memprediksi tidak akan terjadi "guncangan" dalam Munas Golkar yang akan digelar pada awal Desember mendatang.
Baca juga: Airlangga Hartanto sebagai Menko Perekonomian
Apalagi, kata dia, Presiden RI Joko Widodo sudah mengingatkan soal itu pada saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-55 Golkar.
Menurut dia, Jokowi perlu mengingatkan karena jika terjadi guncangan di internal Golkar akan berdampak terhadap stabilitas dukungannya pada pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin.
"Melihat tradisi dan budaya politik elite Golkar yang cenderung "mendengarkan" dan "mengikuti" apa yang diinginkan rezim politik dan pemerintahan yang berkuasa, kecil kemungkinan terjadi guncangan kepemimpinan dalam Golkar," katanya.
Diakui Nyarwi, saat ini sudah muncul empat nama yang digadang-gadang mencalonkan diri sebagai ketua umum pada Munas Golkar mendatang, tetapi tiga calon lain masih akan menahan diri.
"Sepertinya, tiga caketum yang lain sepertinya akan lebih menahan diri untuk tidak menggeser kepemimpinan Airlangga Hartarto dalam waktu dekat," katanya.
Sebelumnya, Partai Golkar telah menggelar rapat pimpinan nasional yang salah satunya memutuskan bahwa Munas Golkar dijadwalkan pada 4-6 Desember 2019.
Baca juga: Aturan IMEI berlaku enam bulan lagi
Selain Airlangga Hartarto sebagai petahana, muncul sejumlah nama yang disebut-sebut bakal mencalonkan diri, seperti Ridwan Hisjam, Indra Bambang Utoyo, dan Bambang Soesatyo.
Pada rapimnas, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengajak seluruh kader dan pimpinan partai untuk mengedepankan musyawarah mufakat dalam memilih ketua umum pada munas, Desember 2019.
Banyak kader Golkar yang sepakat, namun banyak juga kader yang menolak aklamasi karena dinilai sebagai pengalaman pahit sebab kala itu justru menimbulkan perpecahan.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019