Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Sahrujani menerangkan, warga Amuntai (185 kilometer utara Banjarmasin), Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) meminta peningkatan jalan by pass.
"Permintaan warga Amuntai khususnya dan masyarakat lain pada umumnya itu saat saya reses," ujar politikus senior Partai Golkar tersebut menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin, Kamis.
Mantan Ketua DPRD HSU tersebut menerangkan, keberadaan jalan lingkar atau by pass itu antara lain untuk membuka akses daerah sekitar sehingga bisa mendatangkan nilai-nilai yang bersifat lebih ekonomis.
Selain itu, untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas yang melintas dalam kota Amuntai, mengingat tiap tahun jumlah kendaraan bermotor terus bertambah, ujar Ketua Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan tersebut.
Sebagaimana maklum, kota Amuntai berada pada poros jalan trans Kalimantan lintas tengah menuju beberapa kabupaten di pedalaman Kalimantan Tengah (Kalteng) yaitu Kabupaten Barito Timur (Bartim) hingga Kabupaten Murung Raya (Mura) - hulu Sungai Barito.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel V/Kabupaten HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong itu menerangkan, jalan by pass atau lingkar kota Amuntai tersebut sudah ada sejak sepuluh tahun lalu.
"Namun jalan by pass dari Bayur ke Panangkalaan sepanjang lima kilometer itu perlu peningkatan dengan perkiraan membutuhkan dan sekitar Rp10 miliar," lanjutnya lewat telepon seluler atau "hand phone" (HP) dan WA.
Mengingat fungsi jalan lingkar/by pass tersebut, menurut dia, tanggung jawab peningkatannya bisa juga pemerintah pusat atau pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel, bukan semata-mata pemerintah kabupaten (Pemkab) HSU yang anggaran belanjanya sangat terbatas.
"Oleh sebab itu, saya akan bicarakan dengan teman-teman di Komisi III DPRD Kalsel serta mempertanyakan/memperjuangkan kepada Pemprov setempat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel nantinya," demikian Sahrujani.
Masa reses persidangan I Tahun 2019 bagi anggota DPRD Kalsel sebagai ajang menyerap aspirasi masyarakat/konstituen dari masing-masing dapil, 12 - 16 November 2019.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Permintaan warga Amuntai khususnya dan masyarakat lain pada umumnya itu saat saya reses," ujar politikus senior Partai Golkar tersebut menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin, Kamis.
Mantan Ketua DPRD HSU tersebut menerangkan, keberadaan jalan lingkar atau by pass itu antara lain untuk membuka akses daerah sekitar sehingga bisa mendatangkan nilai-nilai yang bersifat lebih ekonomis.
Selain itu, untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas yang melintas dalam kota Amuntai, mengingat tiap tahun jumlah kendaraan bermotor terus bertambah, ujar Ketua Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan tersebut.
Sebagaimana maklum, kota Amuntai berada pada poros jalan trans Kalimantan lintas tengah menuju beberapa kabupaten di pedalaman Kalimantan Tengah (Kalteng) yaitu Kabupaten Barito Timur (Bartim) hingga Kabupaten Murung Raya (Mura) - hulu Sungai Barito.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel V/Kabupaten HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong itu menerangkan, jalan by pass atau lingkar kota Amuntai tersebut sudah ada sejak sepuluh tahun lalu.
"Namun jalan by pass dari Bayur ke Panangkalaan sepanjang lima kilometer itu perlu peningkatan dengan perkiraan membutuhkan dan sekitar Rp10 miliar," lanjutnya lewat telepon seluler atau "hand phone" (HP) dan WA.
Mengingat fungsi jalan lingkar/by pass tersebut, menurut dia, tanggung jawab peningkatannya bisa juga pemerintah pusat atau pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel, bukan semata-mata pemerintah kabupaten (Pemkab) HSU yang anggaran belanjanya sangat terbatas.
"Oleh sebab itu, saya akan bicarakan dengan teman-teman di Komisi III DPRD Kalsel serta mempertanyakan/memperjuangkan kepada Pemprov setempat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel nantinya," demikian Sahrujani.
Masa reses persidangan I Tahun 2019 bagi anggota DPRD Kalsel sebagai ajang menyerap aspirasi masyarakat/konstituen dari masing-masing dapil, 12 - 16 November 2019.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019