Oleh Ulul Maskuriah
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Ngadimun di Banjarmasin, Rabu, mengungkapkan saat ini indeks pembangunan manusia Kalsel masih berada pada peringkat 26 dari 33 provinsi.
"Salah satu penyebabnya adalah rata-rata anak sekolah di Kalsel masih berada pada peringkat 22 dari 33 provinsi," katanya.
Rendahnya peringkat pendidikan tersebut, tambah Ngadimun, antara lain disebabkan belum tuntasnya program pendidikan wajib belajar sembilan tahun, yang belum mencapai 100 persen.
Menurut Ngadimun, banyak kendala di lapangan yang dialami oleh Dinas Pendidikan kabupaten dan kota di Kalsel untuk menuntaskan program wajib belajar sembilan tahun.
Beberapa kendala tersebut antara lain kondisi geografis, banyak anak yang tinggal di daerah terpencil seperti di pegunungan maupun pesisir sehingga mereka enggan untuk melanjutkan sekolah.
Selain itu, kondisi sosial budaya masyarakat di mana pendidikan dinilai belum terlalu penting, serta kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian masih di bawah garis kemiskinan.
"Banyak orang tua yang masih enggan menyekolahkan anaknya, terutama anak yang berkebutuhan khusus, kondisi tersebut membuat penuntasan wajib belajar sembilan tahun masih terkendala," katanya.
Persoalan lain, tambah dia, adalah pendidikan anak usia dini (PAUD) juga masih berada di bawah 50 persen.
Dana APBD-P tersebut, tambah Ngadimun, yang akan dimanfaatkan untuk mendorong penuntasan wajib belajar sembilan tahun sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat dan sekolah untuk menyelenggarakan sekolah inklusi.
Diharapkan sekolah-sekolah di kabupaten dan kota mulai memberikan kesempatan kepada anak-anak luar biasa untuk mengikuti program pendidikan di sekolah umum.
Hal tersebut, kata Ngadimun, penting dilakukan dan terus didorong karena untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak luar biasa, serta membiasakan orang tua agar tidak merasa malu dengan anak-anak tersebut yang diyakini memiliki bakat luar biasa. Perlu terus dipupuk dan diterima di lingkungan masyarakat umum.
Pemerintah, kata dia, juga akan terus mengupayakan untuk meningkatkan angka partisipasi kasar tingkat SLTA yang kini masih di bawah 80 persen.
"Peningkatan APK tersebut antara lain dengan dicanangkannya program rintisan wajib belajar 12 tahun atau hingga SLTA," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan dana tambahan dari APBD perubahan 2013 sebesar Rp200 miliar untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia melalui sektor pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Ngadimun di Banjarmasin, Rabu, mengungkapkan saat ini indeks pembangunan manusia Kalsel masih berada pada peringkat 26 dari 33 provinsi.
"Salah satu penyebabnya adalah rata-rata anak sekolah di Kalsel masih berada pada peringkat 22 dari 33 provinsi," katanya.
Rendahnya peringkat pendidikan tersebut, tambah Ngadimun, antara lain disebabkan belum tuntasnya program pendidikan wajib belajar sembilan tahun, yang belum mencapai 100 persen.
Menurut Ngadimun, banyak kendala di lapangan yang dialami oleh Dinas Pendidikan kabupaten dan kota di Kalsel untuk menuntaskan program wajib belajar sembilan tahun.
Beberapa kendala tersebut antara lain kondisi geografis, banyak anak yang tinggal di daerah terpencil seperti di pegunungan maupun pesisir sehingga mereka enggan untuk melanjutkan sekolah.
Selain itu, kondisi sosial budaya masyarakat di mana pendidikan dinilai belum terlalu penting, serta kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian masih di bawah garis kemiskinan.
"Banyak orang tua yang masih enggan menyekolahkan anaknya, terutama anak yang berkebutuhan khusus, kondisi tersebut membuat penuntasan wajib belajar sembilan tahun masih terkendala," katanya.
Persoalan lain, tambah dia, adalah pendidikan anak usia dini (PAUD) juga masih berada di bawah 50 persen.
Dana APBD-P tersebut, tambah Ngadimun, yang akan dimanfaatkan untuk mendorong penuntasan wajib belajar sembilan tahun sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat dan sekolah untuk menyelenggarakan sekolah inklusi.
Diharapkan sekolah-sekolah di kabupaten dan kota mulai memberikan kesempatan kepada anak-anak luar biasa untuk mengikuti program pendidikan di sekolah umum.
Hal tersebut, kata Ngadimun, penting dilakukan dan terus didorong karena untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak luar biasa, serta membiasakan orang tua agar tidak merasa malu dengan anak-anak tersebut yang diyakini memiliki bakat luar biasa. Perlu terus dipupuk dan diterima di lingkungan masyarakat umum.
Pemerintah, kata dia, juga akan terus mengupayakan untuk meningkatkan angka partisipasi kasar tingkat SLTA yang kini masih di bawah 80 persen.
"Peningkatan APK tersebut antara lain dengan dicanangkannya program rintisan wajib belajar 12 tahun atau hingga SLTA," katanya.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013