Oleh Hasan Zainuddin
Amuntai, (Antaranews Kalsel)- Usaha perkebunan kelapa sawit skala besar kini mulai merambah wilayah lahan berawa-rawa Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan.
Bupati HSU Drs H Abdul Wahid di Amuntai ibukota HSU, Jumat mengakui masuknya usaha perkebunan sawit tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan kerugikan apalagi menyengsarakan masyarakat.
"Jika hadirnya perusahaan sawit ini sampai menimbulkan kerugikan masyarakat silahkan lapor kepada saya nanti akan kita tinjau ulang," ujarnya saat berdialog dengan sejumlah warga.
Ketegasan Orang nomor satu di Kabupaten HSU ini menyusul penolakan sebagian warga Kecamatan Paminggir yang diwakili sejumlah kepala desa, peternak kerbau, dan nelayan terhadap rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit.
Sejumlah warga Paminggir, mendatangi gedung DPRD HSU guna menyampaikan aspirasi dan penolakan karena khawatir usaha masyarakat di bidang perikanan, peternakan, dan pertanian yang dilakukan turun temurun terganggu berikut ekosistem rawanya.
Wahid mempersilakan terhadap warga yang keberatan, namun menurutnya penolakan yang mematok harga mati tidak bisa ditolerir karena Pemerintah Daerah (Pemda) HSU saat ini tengah berupaya meningkatkan pemanfaatan lahan tidur di kawasan Paminggir, Danau Panggang, dan Babirik guna meningkatkan taraf hidup masyarakat di
tiga kawasan kecamatan tersebut.
Bupati HSU itu membenarkan mengeluarkan izin lokasi, berupa surat keputusan bupati HSU nomor 414 tahun 2013 tentang perizinan Izin Lokasi perkebunan kelapa sawit kepada PT Hasnur Jaya Lestari (PT HJL) di Kecamatan Paminggir, Danau Panggang, dan Babirik di lahan seluas 10.079 hektare.
Namun menurut Wahid, Izin lokasi yang diberikan kepada PT HJL hanya lah pintu masuk dan masih banyak tahapan perizinan lainnya sebagaimana diatur Peraturan Menteri Pertambangan (Permentan) nomor 26 Tahun 2007 untuk menjamin pihak perusahaan tidak merugikan warga dan menimbulkan kerusakan lingkungan.
"Jika kita tidak memberi kesempatan bagi upaya pengembangan lahan tidur di lahan rawa di Kecamatan Paminggir maka kapan kondisi masyarakatnya bisa meningkat taraf hidupnya," ujar Wahid.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013
Amuntai, (Antaranews Kalsel)- Usaha perkebunan kelapa sawit skala besar kini mulai merambah wilayah lahan berawa-rawa Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan.
Bupati HSU Drs H Abdul Wahid di Amuntai ibukota HSU, Jumat mengakui masuknya usaha perkebunan sawit tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan kerugikan apalagi menyengsarakan masyarakat.
"Jika hadirnya perusahaan sawit ini sampai menimbulkan kerugikan masyarakat silahkan lapor kepada saya nanti akan kita tinjau ulang," ujarnya saat berdialog dengan sejumlah warga.
Ketegasan Orang nomor satu di Kabupaten HSU ini menyusul penolakan sebagian warga Kecamatan Paminggir yang diwakili sejumlah kepala desa, peternak kerbau, dan nelayan terhadap rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit.
Sejumlah warga Paminggir, mendatangi gedung DPRD HSU guna menyampaikan aspirasi dan penolakan karena khawatir usaha masyarakat di bidang perikanan, peternakan, dan pertanian yang dilakukan turun temurun terganggu berikut ekosistem rawanya.
Wahid mempersilakan terhadap warga yang keberatan, namun menurutnya penolakan yang mematok harga mati tidak bisa ditolerir karena Pemerintah Daerah (Pemda) HSU saat ini tengah berupaya meningkatkan pemanfaatan lahan tidur di kawasan Paminggir, Danau Panggang, dan Babirik guna meningkatkan taraf hidup masyarakat di
tiga kawasan kecamatan tersebut.
Bupati HSU itu membenarkan mengeluarkan izin lokasi, berupa surat keputusan bupati HSU nomor 414 tahun 2013 tentang perizinan Izin Lokasi perkebunan kelapa sawit kepada PT Hasnur Jaya Lestari (PT HJL) di Kecamatan Paminggir, Danau Panggang, dan Babirik di lahan seluas 10.079 hektare.
Namun menurut Wahid, Izin lokasi yang diberikan kepada PT HJL hanya lah pintu masuk dan masih banyak tahapan perizinan lainnya sebagaimana diatur Peraturan Menteri Pertambangan (Permentan) nomor 26 Tahun 2007 untuk menjamin pihak perusahaan tidak merugikan warga dan menimbulkan kerusakan lingkungan.
"Jika kita tidak memberi kesempatan bagi upaya pengembangan lahan tidur di lahan rawa di Kecamatan Paminggir maka kapan kondisi masyarakatnya bisa meningkat taraf hidupnya," ujar Wahid.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013