Oleh Syamsuddin Hasan
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas wilayah sekitar 37.000 Km2, yang terdiri 13 kabupaten/kota juga berpotensi untuk berswasembada pangan.
Hal itu dikemukakan Sekretaris Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel Burhanuddin, di Banjarmasin, Senin, sebagai oleh-oleh studi banding komisinya ke Jawa Timur (Jatim), 14 - 16 Agustus lalu.
Wakil rakyat Kalsel yang menyandang gelar insinyur itu, mengaku, terkesima mendengar pemaparan dari pihak pemerintah provinsi (Pemprov) Jatim, yang menggambarkan, hampir semua bidang pangan, mereka berswasembada.
"Hampir semua bidang pangan, seperti beras, jagung dan daging, termasuk holtikultura atau buah-buahan Jatim sudah swasembada, kecuali kedelai," ungkapnya menjawab Antara Kalsel.
Karenanya, menurut Sekretaris Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR) DPRD Kalsel itu, wajar ketika secara nasional pemerintah mendatangkan beras dari luar negeri beberapa waktu lalu, Jatim menolak impor tersebut.
"Kita salut dengan sikap pemerintah daerah di Jatim tersebut, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bersinergi menolak impor beras serta buah-buahan, dan lebih memberdayakan usaha petani setempat," ujarnya.
Selain itu, tingkat kepedulian pemerintah daerah di "Bumi Brawijaya" Jatim terhadap persaoalan pangan cukup tinggi, seperti mengupayakan keseimbangan harga pada tingkat petani dengan daya beli masyarakat umum.
"Sehingga dalam kebijakan pangan, pemerintah daerah di Jatim menganut peribahasa `kodok tidak mati dan ular tidak kenyang` terutama dalam masalah harga," lanjutnya.
Politisi PBR yang kembali mencalonkan sebagai anggota DPRD Kalsel pada Pemilu 2014 melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, berharap, Pemprov setempat ada kemauan yang keras untuk lebih memajukan pertanian di daerahnya.
"Saya yakin, pertanian Kalsel akan jauh semakin maju, jika pemerintah daerah memiliki kemauan yang keras untuk memajukan, antara lain dengan dukungan dana yang lebih memadai dari APBD," katanya.
"Apalagi Kalsel memiliki potensi lahan pertanian yang cukup luas, dan belum seluruhnya tergarap maksimal untuk kemajuan pembangunan daerah dan masyarakat setempat, terutama warga tani," demikian Burhanuddin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas wilayah sekitar 37.000 Km2, yang terdiri 13 kabupaten/kota juga berpotensi untuk berswasembada pangan.
Hal itu dikemukakan Sekretaris Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel Burhanuddin, di Banjarmasin, Senin, sebagai oleh-oleh studi banding komisinya ke Jawa Timur (Jatim), 14 - 16 Agustus lalu.
Wakil rakyat Kalsel yang menyandang gelar insinyur itu, mengaku, terkesima mendengar pemaparan dari pihak pemerintah provinsi (Pemprov) Jatim, yang menggambarkan, hampir semua bidang pangan, mereka berswasembada.
"Hampir semua bidang pangan, seperti beras, jagung dan daging, termasuk holtikultura atau buah-buahan Jatim sudah swasembada, kecuali kedelai," ungkapnya menjawab Antara Kalsel.
Karenanya, menurut Sekretaris Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR) DPRD Kalsel itu, wajar ketika secara nasional pemerintah mendatangkan beras dari luar negeri beberapa waktu lalu, Jatim menolak impor tersebut.
"Kita salut dengan sikap pemerintah daerah di Jatim tersebut, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bersinergi menolak impor beras serta buah-buahan, dan lebih memberdayakan usaha petani setempat," ujarnya.
Selain itu, tingkat kepedulian pemerintah daerah di "Bumi Brawijaya" Jatim terhadap persaoalan pangan cukup tinggi, seperti mengupayakan keseimbangan harga pada tingkat petani dengan daya beli masyarakat umum.
"Sehingga dalam kebijakan pangan, pemerintah daerah di Jatim menganut peribahasa `kodok tidak mati dan ular tidak kenyang` terutama dalam masalah harga," lanjutnya.
Politisi PBR yang kembali mencalonkan sebagai anggota DPRD Kalsel pada Pemilu 2014 melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, berharap, Pemprov setempat ada kemauan yang keras untuk lebih memajukan pertanian di daerahnya.
"Saya yakin, pertanian Kalsel akan jauh semakin maju, jika pemerintah daerah memiliki kemauan yang keras untuk memajukan, antara lain dengan dukungan dana yang lebih memadai dari APBD," katanya.
"Apalagi Kalsel memiliki potensi lahan pertanian yang cukup luas, dan belum seluruhnya tergarap maksimal untuk kemajuan pembangunan daerah dan masyarakat setempat, terutama warga tani," demikian Burhanuddin.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013