Oleh Yose Rizal
Banjarbaru, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2015 mencapai Rp1 triliun.
"Kami berupaya meningkatkan APBD setiap tahun dan di akhir masa jabatan pada 2015 ditargetkan mampu mencapai Rp1 triliun," ujar Wakil Wali Kota Banjarbaru Ogi Fajar Nuzuli, Jumat.
Ia mengatakan, APBD Banjarbaru setiap tahun terus mengalami peningkatan sejak menyandang status otonomi penuh pada 1999 dengan APBD sebesar Rp10 miliar.
Kemudian dibawah kepemimpinan Wali Kota Rudy Resnawan selama dua periode sejak tahun 2000 hingga 2009 APBD kota berjuluk Idaman (indah, damai, aman dan nyaman) mampu mencapai Rp300 miliar.
Selanjutnya sejak 2010 dibawah kepemimpinan pasangan Ruzaidin Noor dan Ogi Fajar Nuzuli besaran APBD terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
"Tahun 2013 APBD mencapai Rp600 miliar dan sepanjang 2014 diharapkan menembus Rp800 miliar kemudian 2015 ditarget mencapai Rp1 triliun," ucapnya.
Menurut dia, komposisi anggaran dalam APBD adalah belanja pegawai yang mencapai 49 persen dan belanja pembangunan sebesar 51 persen sehingga kondisi keuangan pemkot cukup berimbang.
Dijelaskan, komposisi keuangan pemkot itu masih sedikit dibawah ambang yang diperkenankan pusat untuk menambah pegawai negeri sipil sehingga dibolehkan melakukan penerimaan CPNS yang bertujuan memenuhi kebutuhan pegawai dalam suatu organisasi.
"Belanja pegawai masih dibawah belanja pembangunan sehingga pemkot masih dibolehkan melakukan penerimaan pegawai negeri sipil yang rencananya dilakukan dalam waktu dekat," ujarnya.
Dikatakan, komposisi belanja yang masih berada dibawah ambang batas tersebut masih lebih baik dibanding beberapa daerah lain di Indonesia yang komposisi belanja pegawai lebih besar dibanding belanja pembangunan.
Ia menyebutkan, Pemkot Solok Provinsi Sumatra Barat dan Pemkab Kuningan Provinsi Jawa Barat adalah daerah yang komposisi belanja pegawainya lebih besar dibanding belanja pembangunan hingga diatas 50 persen.
"Jadi komposisi belanja pemkot masih lebih baik dibanding daerah itu. Semuanya berkat kebijakan dan kontrol keuangan yang dilakukan kepala daerah dibantu dinas dan instansi terkait," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013
Banjarbaru, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2015 mencapai Rp1 triliun.
"Kami berupaya meningkatkan APBD setiap tahun dan di akhir masa jabatan pada 2015 ditargetkan mampu mencapai Rp1 triliun," ujar Wakil Wali Kota Banjarbaru Ogi Fajar Nuzuli, Jumat.
Ia mengatakan, APBD Banjarbaru setiap tahun terus mengalami peningkatan sejak menyandang status otonomi penuh pada 1999 dengan APBD sebesar Rp10 miliar.
Kemudian dibawah kepemimpinan Wali Kota Rudy Resnawan selama dua periode sejak tahun 2000 hingga 2009 APBD kota berjuluk Idaman (indah, damai, aman dan nyaman) mampu mencapai Rp300 miliar.
Selanjutnya sejak 2010 dibawah kepemimpinan pasangan Ruzaidin Noor dan Ogi Fajar Nuzuli besaran APBD terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
"Tahun 2013 APBD mencapai Rp600 miliar dan sepanjang 2014 diharapkan menembus Rp800 miliar kemudian 2015 ditarget mencapai Rp1 triliun," ucapnya.
Menurut dia, komposisi anggaran dalam APBD adalah belanja pegawai yang mencapai 49 persen dan belanja pembangunan sebesar 51 persen sehingga kondisi keuangan pemkot cukup berimbang.
Dijelaskan, komposisi keuangan pemkot itu masih sedikit dibawah ambang yang diperkenankan pusat untuk menambah pegawai negeri sipil sehingga dibolehkan melakukan penerimaan CPNS yang bertujuan memenuhi kebutuhan pegawai dalam suatu organisasi.
"Belanja pegawai masih dibawah belanja pembangunan sehingga pemkot masih dibolehkan melakukan penerimaan pegawai negeri sipil yang rencananya dilakukan dalam waktu dekat," ujarnya.
Dikatakan, komposisi belanja yang masih berada dibawah ambang batas tersebut masih lebih baik dibanding beberapa daerah lain di Indonesia yang komposisi belanja pegawai lebih besar dibanding belanja pembangunan.
Ia menyebutkan, Pemkot Solok Provinsi Sumatra Barat dan Pemkab Kuningan Provinsi Jawa Barat adalah daerah yang komposisi belanja pegawainya lebih besar dibanding belanja pembangunan hingga diatas 50 persen.
"Jadi komposisi belanja pemkot masih lebih baik dibanding daerah itu. Semuanya berkat kebijakan dan kontrol keuangan yang dilakukan kepala daerah dibantu dinas dan instansi terkait," katanya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013