Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir menekankan pentingnya penguatan koordinasi semua kementerian untuk giat menggunakan hasil inovasi anak bangsa sehingga mendorong karya anak bangsa mendominasi pasar dalam negeri.
"Pentingnya koordinasi semua kementerian sebagai pengguna terhadap hasil inovasi. Saya berharap mari kita cinta produk dalam negeri, mari cinta hasil karya anak Indonesia. Tujuannya apa? Dari Indonesia kembali ke Indonesia dan bisa mengangkat ekonomi Indonesia," katanya kepada wartawan dalam kunjungan kerja di Semarang, Jawa Tengah, Minggu.
Inovasi-inovasi baru pun, kata dia, harus didorong penggunaannya dalam negeri secara lebih luas dan nasional. Hal itu, untuk percepatan pemanfaatan inovasi anak bangsa dalam mendukung kemandirian Indonesia.
Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Dimyati menyatakan 58 persen inovasi yang digunakan di Indonesia saat ini merupakan inovasi dari luar, bukan karya anak bangsa sendiri.
Peneliti dan perekayasa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menghasilkan invensi dan inovasi yang harus didukung oleh ekosistem riset yang baik.
Baca juga: Program S2 Magister Akuntansi FEB ULM berhasil terakreditasi B dari BAN PT Kemenristek-DIKTI
Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek) diharapkan menjadi titik cerah perbaikan ekosistem penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di Indonesia.
"Indonesia harus memiliki 'grand desain' pemajuan iptek nasional," tutur dia.
Menurut Dimyati, ada beberapa substansi penting yang terdapat dalam UU Sisnas Iptek, di antaranya pembuatan kebijakan harus berdasarkan ilmu pengetahuan, perlindungan terhadap peneliti, dana abadi riset, insentif pengurangan pajak bagi badan usaha yang melakukan penelitian, kewajiban izin bagi peneliti asing yang melakukan penelitian di Indonesia, dan pelindungan biodiversitas yang dimiliki Indonesia.
Kepada ANTARA, Dimyati mengatakan pelaksanaan riset dan pemanfaatan hasil riset bergantung pada sejumlah faktor, antara lain ketersediaan anggaran, aturan, proses hilirisasi, dan komitmen pemerintah.
"Jadi kalau pun ada prototipe kalau pemerintah tidak berkolaborasi dan berkoordinasi ya kurang bagus hasilnya," tuturnya.
Guna mendorong percepatan pemanfaatan inovasi untuk meningkatkan lompatan kinerja bangsa Indonesia, katanya, maka harus ada koordinasi yang kuat dan perlu ada kekuatan memaksa kementerian-kementerian menggunakan inovasi anak bangsa, seperti penggunaan konverter kit untuk kapal, truk, mobil dan kendaraan lain yang dapat meningkatkan penghematan dan efisiensi penggunaan bahan bakar.
Baca juga: Kemenristek Kembangkan Pesawat N-219
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Pentingnya koordinasi semua kementerian sebagai pengguna terhadap hasil inovasi. Saya berharap mari kita cinta produk dalam negeri, mari cinta hasil karya anak Indonesia. Tujuannya apa? Dari Indonesia kembali ke Indonesia dan bisa mengangkat ekonomi Indonesia," katanya kepada wartawan dalam kunjungan kerja di Semarang, Jawa Tengah, Minggu.
Inovasi-inovasi baru pun, kata dia, harus didorong penggunaannya dalam negeri secara lebih luas dan nasional. Hal itu, untuk percepatan pemanfaatan inovasi anak bangsa dalam mendukung kemandirian Indonesia.
Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Dimyati menyatakan 58 persen inovasi yang digunakan di Indonesia saat ini merupakan inovasi dari luar, bukan karya anak bangsa sendiri.
Peneliti dan perekayasa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menghasilkan invensi dan inovasi yang harus didukung oleh ekosistem riset yang baik.
Baca juga: Program S2 Magister Akuntansi FEB ULM berhasil terakreditasi B dari BAN PT Kemenristek-DIKTI
Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek) diharapkan menjadi titik cerah perbaikan ekosistem penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di Indonesia.
"Indonesia harus memiliki 'grand desain' pemajuan iptek nasional," tutur dia.
Menurut Dimyati, ada beberapa substansi penting yang terdapat dalam UU Sisnas Iptek, di antaranya pembuatan kebijakan harus berdasarkan ilmu pengetahuan, perlindungan terhadap peneliti, dana abadi riset, insentif pengurangan pajak bagi badan usaha yang melakukan penelitian, kewajiban izin bagi peneliti asing yang melakukan penelitian di Indonesia, dan pelindungan biodiversitas yang dimiliki Indonesia.
Kepada ANTARA, Dimyati mengatakan pelaksanaan riset dan pemanfaatan hasil riset bergantung pada sejumlah faktor, antara lain ketersediaan anggaran, aturan, proses hilirisasi, dan komitmen pemerintah.
"Jadi kalau pun ada prototipe kalau pemerintah tidak berkolaborasi dan berkoordinasi ya kurang bagus hasilnya," tuturnya.
Guna mendorong percepatan pemanfaatan inovasi untuk meningkatkan lompatan kinerja bangsa Indonesia, katanya, maka harus ada koordinasi yang kuat dan perlu ada kekuatan memaksa kementerian-kementerian menggunakan inovasi anak bangsa, seperti penggunaan konverter kit untuk kapal, truk, mobil dan kendaraan lain yang dapat meningkatkan penghematan dan efisiensi penggunaan bahan bakar.
Baca juga: Kemenristek Kembangkan Pesawat N-219
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019