Pimpinan kelompok oposisi pemerintah Rusia memperkirakan ribuan orang akan turun ke jalan pada Minggu menuntut aparat membebaskan sejumlah demonstran yang ditahan karena punya pandangan berseberangan dengan penguasa.
Para tahanan politik itu ditangkap aparat saat mereka menggelar demonstrasi yang menentang dikeluarkannya sejumlah kandidat oposisi pada pemilihan umum daerah. Unjuk rasa itu juga digelar guna meminta penjelasan pemerintah terkait dugaan aksi brutal kepolisian terhadap para demonstran.
Beberapa demonstran yang ditahan telah menerima vonis penjara hingga empat tahun, sementara sisanya didakwa bersalah melakukan tindak kekerasan terhadap anggota kepolisian. Bagi sejumlah warga Moskow, tuntutan penegak hukum berlebihan, dan hukuman tersebut memicu aksi protes masyarakat yang cukup jarang terjadi.
Walaupun demikian, pengadilan membebaskan satu orang dengan jaminan, serta menarik tuntutan dari seorang pengunjuk rasa lainnya.
Bagi para oposisi Presiden Rusia Vladimir Putin, langkah pengadilan yang cukup jarang terjadi itu, merupakan strategi menghindari tuntutan publik yang lebih luas. Tak hanya itu, beberapa pihak menilai keputusan pengadilan diduga jadi cara menekan tahanan lain yang belum dibebaskan.
"Jika ada 50.000 orang yang ditahan, mereka harus membebaskan semuanya," kata politisi oposisi pemerintah, Leonid Volkov, dalam unggahannya di Twitter.
Kantor Walikota Moskow dikabarkan mengizinkan unjuk rasa digelar di kota pada Minggu ini. Izin itu, bagi sejumlah pihak, menjadi tanda aparat tidak akan menangkap pengunjuk rasa secara masif sebagaimana aksi sebelumnya.
Rangkaian unjuk rasa mulai berlangsung di Moskow pada Juli, di saat puluhan kandidat dari kelompok oposisi tidak diperbolehkan mencalonkan diri pada pemilihan Dewan Kota Moskow pada 8 September. Pemerintah melarang mereka mencalonkan diri karena masalah administratif.
Kepolisian mengatakan para demonstran ditahan dan dituntut karena telah melanggar hukum. Aksi unjuk rasa pada Juli itu pun dibubarkan kepolisian karena ilegal alias tak berizin.
Di saat calon dari kelompok oposisi dilarang mencalonkan diri, salah satu petinggi kelompok oposisi, Alexei Navalny, menyeru para pendukungnya untuk memilih kandidat selain calon dari partai penguasa United Russia atau Rusia Bersatu.
Partai United Russia, yang mendukung pemerintahan Presiden Putin, kehilangan sepertiga dari kursinya di Dewan Kota Moskow.
Kekalahan itu dinilai sebagai kemunduran penguasa, dan bagi oposisi, catatan itu merupakan kemenangan, meskipun partai penguasa masih mendominasi kursi di dewan kota.
Rangkaian unjuk rasa yang berlangsung di Moskow itu dinilai sebagai aksi demonstrasi terbesar yang pernah ada di Rusia dalam 10 tahun terakhir. Sekitar 60.000 warga turun ke jalan mengikuti unjuk rasa tersebut.
Sumber: Reuters
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Para tahanan politik itu ditangkap aparat saat mereka menggelar demonstrasi yang menentang dikeluarkannya sejumlah kandidat oposisi pada pemilihan umum daerah. Unjuk rasa itu juga digelar guna meminta penjelasan pemerintah terkait dugaan aksi brutal kepolisian terhadap para demonstran.
Beberapa demonstran yang ditahan telah menerima vonis penjara hingga empat tahun, sementara sisanya didakwa bersalah melakukan tindak kekerasan terhadap anggota kepolisian. Bagi sejumlah warga Moskow, tuntutan penegak hukum berlebihan, dan hukuman tersebut memicu aksi protes masyarakat yang cukup jarang terjadi.
Walaupun demikian, pengadilan membebaskan satu orang dengan jaminan, serta menarik tuntutan dari seorang pengunjuk rasa lainnya.
Bagi para oposisi Presiden Rusia Vladimir Putin, langkah pengadilan yang cukup jarang terjadi itu, merupakan strategi menghindari tuntutan publik yang lebih luas. Tak hanya itu, beberapa pihak menilai keputusan pengadilan diduga jadi cara menekan tahanan lain yang belum dibebaskan.
"Jika ada 50.000 orang yang ditahan, mereka harus membebaskan semuanya," kata politisi oposisi pemerintah, Leonid Volkov, dalam unggahannya di Twitter.
Kantor Walikota Moskow dikabarkan mengizinkan unjuk rasa digelar di kota pada Minggu ini. Izin itu, bagi sejumlah pihak, menjadi tanda aparat tidak akan menangkap pengunjuk rasa secara masif sebagaimana aksi sebelumnya.
Rangkaian unjuk rasa mulai berlangsung di Moskow pada Juli, di saat puluhan kandidat dari kelompok oposisi tidak diperbolehkan mencalonkan diri pada pemilihan Dewan Kota Moskow pada 8 September. Pemerintah melarang mereka mencalonkan diri karena masalah administratif.
Kepolisian mengatakan para demonstran ditahan dan dituntut karena telah melanggar hukum. Aksi unjuk rasa pada Juli itu pun dibubarkan kepolisian karena ilegal alias tak berizin.
Di saat calon dari kelompok oposisi dilarang mencalonkan diri, salah satu petinggi kelompok oposisi, Alexei Navalny, menyeru para pendukungnya untuk memilih kandidat selain calon dari partai penguasa United Russia atau Rusia Bersatu.
Partai United Russia, yang mendukung pemerintahan Presiden Putin, kehilangan sepertiga dari kursinya di Dewan Kota Moskow.
Kekalahan itu dinilai sebagai kemunduran penguasa, dan bagi oposisi, catatan itu merupakan kemenangan, meskipun partai penguasa masih mendominasi kursi di dewan kota.
Rangkaian unjuk rasa yang berlangsung di Moskow itu dinilai sebagai aksi demonstrasi terbesar yang pernah ada di Rusia dalam 10 tahun terakhir. Sekitar 60.000 warga turun ke jalan mengikuti unjuk rasa tersebut.
Sumber: Reuters
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019