Wakil Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan Abdi Rahman mengatakan, pihaknya menginginkan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut dipercepat.
"Saya ingin Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dibantu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dalam memberantas kemiskinan di daerah ini,”ujarnya pada ekspose laporan pendahuluan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD) Kabupaten Tanah Laut 2019-2023, di Ruang Rapat Pencerahan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat, Kamis (26/9).
Menurut Abdi, untuk memberantas kemiskinan pemerintah harus memiliki data valid di tingkat desa.
"Kita harus memiliki data kemiskinan yang valid dan sudah diverifikasi oleh kecamatan dan memiliki cara sendiri dalam validasi data kemiskinan ini," terangnya.
Dia menambahkan, dengan basis data yang dimiliki Pemkab Tanah Laut terhadap angka kemiskinan, maka akan mempermudah Pemkab Tanah Laut dalam mengentaskan kemiskinan.
"Tujuan kita memiliki basis data ini agar semua masyarakat kurang mampu terdata dan yang terdata juga benar-benar yang kurang mampu. Karena data yang ada saat ini banyak orang yang benar-benar kurang mampu tidak mendapat bantuan sedangkan yang mampu malah mendapat bantuan,”terangnya.
Ekspose tersebut dihadiri para akademisi dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), seluruh Camat se-Tanah Laut serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
Pada pelaksanaan ekspose laporan pendahuluan strategi penanggulangan kemiskinan daerah di Kabupaten Tanah Laut 2019-2023 memfokuskan diskusi dalam beberapa hal, diantaranya sektor kemiskinan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar dan ketahanan pangan.
Baca juga: Pembahasan dan penetapan APBD diminta tepat waktu
Baca juga: Wabup pimpin rakor percepatan pengoperasian RS KH Mansur Kintap
Baca juga: Wabup sidak dua sekolah dasar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Saya ingin Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dibantu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dalam memberantas kemiskinan di daerah ini,”ujarnya pada ekspose laporan pendahuluan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD) Kabupaten Tanah Laut 2019-2023, di Ruang Rapat Pencerahan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat, Kamis (26/9).
Menurut Abdi, untuk memberantas kemiskinan pemerintah harus memiliki data valid di tingkat desa.
"Kita harus memiliki data kemiskinan yang valid dan sudah diverifikasi oleh kecamatan dan memiliki cara sendiri dalam validasi data kemiskinan ini," terangnya.
Dia menambahkan, dengan basis data yang dimiliki Pemkab Tanah Laut terhadap angka kemiskinan, maka akan mempermudah Pemkab Tanah Laut dalam mengentaskan kemiskinan.
"Tujuan kita memiliki basis data ini agar semua masyarakat kurang mampu terdata dan yang terdata juga benar-benar yang kurang mampu. Karena data yang ada saat ini banyak orang yang benar-benar kurang mampu tidak mendapat bantuan sedangkan yang mampu malah mendapat bantuan,”terangnya.
Ekspose tersebut dihadiri para akademisi dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), seluruh Camat se-Tanah Laut serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
Pada pelaksanaan ekspose laporan pendahuluan strategi penanggulangan kemiskinan daerah di Kabupaten Tanah Laut 2019-2023 memfokuskan diskusi dalam beberapa hal, diantaranya sektor kemiskinan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar dan ketahanan pangan.
Baca juga: Pembahasan dan penetapan APBD diminta tepat waktu
Baca juga: Wabup pimpin rakor percepatan pengoperasian RS KH Mansur Kintap
Baca juga: Wabup sidak dua sekolah dasar
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019