Lima gubernur, bupati dan walikota se-Kalimantan menghadiri Konsultasi Regional dalam rangka Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, di Balikpapan, Kalimantan Timur, dari tanggal 20 sampai 21 Agustus 2019.
Selain itu, juga sekda, Kepada Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota, NGO, perguruan tinggi, akademisi, dunia usaha, perbankan, perwakilan dari organisasi masyarakat sipil dan lainnya.
Untuk Provinsi Kalsel tampak hadir Wakil Gubernur H Rudy Resnawan dan dari Kabupaten Barito Kuala (Batola) dihadir Bupati Hj Noormiliyani AS beserta Kepala Bappelitbangnya H Zulkifli Yadi Noor dan jajaran, Kabag Humas dan Protokol (Humpro) Hery Sasmita, Kasubag Protokol H Arief Wisuda Wardhana dan lainnya.
Baca juga: Bupati-Wabup ziarahi ke TMP 5 Desember
Pada acara pembukaan, Sesmen PPN/Sestama Bappenas, Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf menyampaikan, tujuan digelarnya kegiatan untuk menghimpun masukan dan menyamakan persepsi dari segenap pelaku pembangunan.
Konsultasi Regional yang dipimpin Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, lanjut Daniel, juga untuk menggali permasalahan yang menghambat pertumbuhan dan investasi, pengembangan antarwilayah untuk mengurangi kesenjangan, pengembangan infrastruktur yang mendukung ekonomi dan pelayanan besar, peningkatan kualitas dan daya saing manusia, revolusi mental, isu bencana, perubahan iklim dan lingkungan hidup, stabilitas polhuhankam, pelayanan publik, serta pemindahan ibukota negara.
Baca juga: Bupati : Maknai Kemerdekaan dengan membangun
“Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 ini akan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),”tambahnya.
Sementara, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, lima tahun ke depan Indonesia akan fokus terhadap human capital atau pembangunan manusia, namun menyangkut infrastruktur tetap berjalan terutamacdi Kalimantan.
“Saya berharap pembangunan infrastruktur di Kalimantan yang lebih utama dalam rangka menunjang perekonomian. Kita tak ingin Kalimantan hanya dikenal sebagai pemasok bahan mentah, namun bisa menghasilkan barang yang sudah dengan nilai tambah,” ucapnya.
Bambang menyatakan, perekonomian Kalimantan jangan hanya tergantung harga batubara ataupun sawit tapi perlu stabilitas dalam menunjang peningkatan perekonomian.
Di kesempatan pertemuan itu, Bambang Brodjonegoro juga sempat menyinggung tentang Program Banjarbakula (Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala) digagas Provinsi Kalimantan Selatan.
Dia menyampaikan, program yang direncanakan Pemprov Kalsel itu cukup relevan dengan rencana kepindahan ibukota, sehingga kawasan Banjarbakula bisa dijadikan kawasan metropolitan.
Menanggapi arahan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Barodjonegoro, Wakil Gubernur (Wagub) Kalsel H Rudy Resnawan menyatakan, apa yang telah disampaikan sudah cukup komprehenship, menampung beberapa aspirasi yang menjadi kebutuhan masyarakat khususnya Provinsi Kalsel.
Untuk Kalsel, sebut Rudy, program yang direncanakan ada kebagian ada beberapa, salah satunya pengembangan kota melingkupi lima daerah yakni, dua kota dan tiga kabupaten atau yang disebut Banjarbakula, saat ini prosesnya tengah berjalan terutama terhadap pembangunan TPA Regional dan pembangunan park regional dan lainnya yang semuanya sangat erat kaitannya dalam program RPJMN 2020-2-24.
Mantan Walikota Banjarbaru dua periode mengutarakan, sebenarnya rencana pembangunan ibukota di Kalimantan juga pernah ada sebelumnya.
Dia menilai, sangat wajar jika sekarang pulau Kalimantan dijadikan sebagai ibu kota Negara, walaupun listrik Kalimantan masih membutuhkan peningkatan daya untuk pengembangan kegiatan ekonomi berikutnya.
Mengingat saat ini, jelas dia, masih terdapat beberapa titik khususnya di Kalsel yang belum terjangkau jaringan, akan tetapi sesuai kebijakan pusat yang sudah jalan, jika terus berlanjut Insya Allah akan terakomodir.
Wagub menerangkan, ketersediaan listrik untuk Kalsel sangat penting dalam rangka menunjang menunjang kawasan industri dan mendorong hilirisasi bahan-bahan baku.
Kawasan Industri, terang wagub, sudah berproses sedemikian rupa karenanya ia mengharapkan bantuan terutama bahan-bahan infrastrukturnya.
Dia yakin, jika semua terpenuhi akan membawa dampak sangat besar dalam mendorong perekonomian di luar sektor tambang dan sawit yakni sektor keuangan, periwisata, pertanian, perikanan dan lainnya.
Terpisah, Bupati Batola Hj Noormiliyani AS mengharapkan, pemerintah pusat dan Provinsi Kalsel serius dalam menangani Banjarbakula.
Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel juga menyatakan, Kabupaten Batola menjadi penyangga langsung dari program Banjarbakula sudah semestinya mendapatkan porsi yang sesuai.
“Tidak ada kabupaten/kota di Kalsel yang daerahnya terhubung langsung dengan provinsi selain Batola. Sudah sewajarnya pembangunan Kalsel lebih diarahkan ke wilayah Batola,” ucapnya.
Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyampaikan, seluruh provinsi di Kalimantan siap untuk menjadi ibu kota negara.
Kepada Bappenas dia menyarankan, agar mengurangi jarak pembangunan antara Jawa dengan Kalimantan.
Isran Noor juga berharap, APBN 2020-2024 supaya lebih diarahkan ke Kalimantan dan pulau lainnya di luar Pulau Jawa.
Senada degan Gubernur Kaltim, Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI Hafidz Thohir menyampaikan pentingnya pemerataan pembangunan, khusunya untuk Pulau Kalimantan dan pulau-pulau di luar Pulau Jawa.
Bupati Batola Hj Noormiliyani AS menghadiri Konsultasi Regional dalam rangka Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, di Balikpapan, Kalimantan Timur, dari tanggal 20 sampai 21 Agustus 2019.Foto:Antaranews Kalsel/Humas.
