Wakil Bupati Barito Kuala (Wabup Batola), Kalimantan Selatan H Rahmadian Noor menggelar pertemuan dengan para pedagang kaki lima (PKL) yang menggelar dagangan di jalur hijau kawasan Handil Bakti, Selasa (13/8).
Pertemuan digelar di lokasi penampungan Pasar Induk Handil Bakti (PIHB) itu terkait kebijakan penataan PKL dari depan Terminal Handil Bakti hingga depan Komplek Persada Permai.
Berdasarkan data Pemkab Batola terdapat 98 PKL yang rencananya direlokasi. Mereka terdiri 52 pedagang makanan dan minuman, 16 pedagang buah, 11 pedagang pakaian dan alas kaki, 8 pedagang pulsa dan ponsel serta 11 pedagang barang lainnya.
“Kami menyediakan 160 los dalam 4 blok di PIHB. Kalau memperhitungkan jumlah PKL berarti masih banyak los yang kosong,” jelas Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Batola Purkan.
Purkan mengatakan, relokasi tersebut tidak memungut biaya karena los tak diperjualbelikan. Pedagang hanya membayar biaya sewa Rp2 ribu per meter dengan luas 3 x 4 meter yang berarti sewa los hanya dibayar Rp12 ribu per bulan.
Sebelumnya, Wabup Batola H Rahmadian Noor memaparkan, relokasi dilakukan selain dalam rangka penataan pedagang juga terkait pelebaran jalan Trans Kalimantan yang rencananya akan dilakukan di sepanjang kawasan Handil Bakti mulai Jembatan Alalak 1 hingga simpang 4 Handil Bakti.
“Sekali pun berjualan di jalur hijau kami tetap memperhatikan nasib bapak ibu yang akan kehilangan tempat jualan seiring pelebaran yang dilakukan,” ucap wabup yang akrap disapa Rahmadi.
Sementara itu, dari pembahasan yang dilaksanakan bersama para PKL muncul berbagai kekhawatiran dari adanya relokasi, terutama menyangkut penurunan omzet serta berbagai fasilitas yang dibutuhkan.
“Sejujurnya relokasi ini berat, karena kami tak lagi berjualan di dekat jalan. Namun kami pun menyadari tidak mungkin lagi bertahan di tempat dagangan semula. Kami hanya khawatir setelah kepindahan jualan yang kami lakukan akan sepi,” papar salah seorang PKL Handil Bakti Sugian Noor.
Untuk itu, mewakili seluruh PKL, Sugian Noor meminta, Pemkab Batola untuk memikirkan lokasi relokasi yang lebih strategis dan refresentatif dengan ditunjang sarana yang memadai seperti WC, air bersih, listrik dan lainnya supaya lebih menarik dan disukai para pembeli untuk berbelanja.
Selain itu, lelaki yang sudah 15 tahun berjualan di Handil Bakti ini meminta, pada saat pemberlakuan relokasi para PKL lainnya juga ditertibkan agar dagangan yang digelar di PIHB bisa terfokus dan menjadi ramai.
Menanggapi itu, Wabup Rahmadi menjelaskan, pihaknya telah memiliki grand design terhadap pembenahan PIBH , namun sementara ini masih terfokus pada penyelesaian relokasi termasuk pemasangan listrik, revitalisasi WC hingga perbaikan jalan pasar.
“Kami memahami kekhawatiran pedagang, untuk itu kami akan segera mencarikan berbagai pilihan yang bisa dilakukan dalam dua tahun terakhir untuk meningkatkan los pasar,” katanya.
Terkait rencana penertiban PKL lainnya, Kasatpol-PP Batola Anjar Wijaya menyanggupi untuk menertibkan pedagang yang menggunakan mobil di sekitar Handil Bakti.
“Kalau relokasi sudah dilakukan kami siap berpartroli setiap hari. Kami juga akan menertibkan pedagang yang menggunakan mobil sudah beberapa kali dilakukan meski belum begitu efektif,” paparnya.
Penyebab pihaknya tidak bisa bertindak tegas, ungkapnya, lantaran saat ini masih belum dilaksanakan relokasi secara permanen sehingga masih ada pertimbangan toleransi.
Wakil Bupati Barito Kuala H Rahmadian Noor menggelar pertemuan dengan para pedagang kaki lima (PKL) yang menggelar dagangan di jalur hijau kawasan Handil Bakti, Selasa (13/8).Foto:Antaranews Kalsel/Humas.
