Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Selatan mengingatkan atau mengharapkan, agar dalam penyertaan modal pemerintah provinsi (Pemprov) setempat ke Perusahaan Daerah maupun pihak ketiga jangan sampai percuma.
Fraksi PKS menyampaikan harapannya dalam pemandangan umum terhadap rencana perubahan APBD (APBD-P) Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2019 pada rapat paripurna DPRD setempat yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel Burhanuddin di Banjarmasin, Senin.
Oleh karena itu, Fraksi PKS yang diketuai Riswandi itu mengingatkan supaya tidak percuma penyertaan modal ke Perusahaan Daerah (Perusda) ataupun pihak ketiga, agar Pemprov setempat memperhatikan kinerjanya dalam tahun berjalan.
"Jangan sampai model yang kita sertakan justru tidak dapat memberikan kontribusi apa-apa bagi pendapatan daerah serta manfaat buat masyarakat kita," ujar Fraksi PKS dalam pemandangan umumnya yang dibacakan Surinto.
Selain itu, Pemprov harus bisa memprioritaskan anggaran terkait visi-misil kepala daerah dengan memperhatikan progresivitas pencapaiannya, sehingga dapat terukur secara kuantitatif, demikian wakil rakyat dari PKS.
Baca juga: APBDP Pemprov Kalsel 2019 dialokasikan naik Rp130 miliar
Sementara Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kalsel yang diketuai Karlie Hanafi Kalianda dalam pemandangan umumnya mengapresiasi Pemprov setempat atas peningkatan pendapatan dan belanja daerah sebagaimana tergambar pada rencana APBD-P 2019.
Pasalnya, menurut FPG tersebut, di tengah -tengah perekonomian Kalsel yang cukup sulit, namun Pemprov setempat di bawah kepemimpinan Gubernur Sahbirin Noor mampu meningkatkan pendapatan daerah, kendati peningkatannya tidak terlalu signifikan.
"Peningkatan pendapatan tersebut tentunya sangat bermanfaat untuk pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat," ujar FPG dalam pemandangan umumnya yang dibacakan H Puar Junaidi S.Sos.
Rencana APBD-P Kalsel 2019 yang kini sedang pembahasan DPRD provinsi setempat terdiri dari Pendapatan Daerah Rp7,097 triliun lebih dan Belanja Daerah Rp7,587 triliun lebih.
Baca juga: DPRA: Hukum nasional belum mampu menjamin perlindungan keluarga
Dalam rencana APBD-P Kalsel 2019 itu, pendapatan daerah bertambah Rp130,152 miliar lebih dari pendapatan pada APBD Murni 2019, dan belanja daerah bertambah Rp555,452 miliar lebih dari belanja pada APBD Murni 2019.
Selain berhadir ketiga (lengkap) unsur pimpinan DPRD Kalsel, pada rapat paripurna lembaga legislatif tersebut juga hadir Asisten I Bidang Pemerintahan Siswansyah mewakili Gubernurnya Sahbirin Noor.
Di Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu ada beberapa Perusda atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD milik Pemprov setempat, namun yang banyak memberikan kontribusi bagi PAD provinsi setempat baru PT Bank Kalsel.
Baca juga: Pemprov selamatkan pohon langka melalui Miniatur Hutan Tropis
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Fraksi PKS menyampaikan harapannya dalam pemandangan umum terhadap rencana perubahan APBD (APBD-P) Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2019 pada rapat paripurna DPRD setempat yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel Burhanuddin di Banjarmasin, Senin.
Oleh karena itu, Fraksi PKS yang diketuai Riswandi itu mengingatkan supaya tidak percuma penyertaan modal ke Perusahaan Daerah (Perusda) ataupun pihak ketiga, agar Pemprov setempat memperhatikan kinerjanya dalam tahun berjalan.
"Jangan sampai model yang kita sertakan justru tidak dapat memberikan kontribusi apa-apa bagi pendapatan daerah serta manfaat buat masyarakat kita," ujar Fraksi PKS dalam pemandangan umumnya yang dibacakan Surinto.
Selain itu, Pemprov harus bisa memprioritaskan anggaran terkait visi-misil kepala daerah dengan memperhatikan progresivitas pencapaiannya, sehingga dapat terukur secara kuantitatif, demikian wakil rakyat dari PKS.
Baca juga: APBDP Pemprov Kalsel 2019 dialokasikan naik Rp130 miliar
Sementara Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kalsel yang diketuai Karlie Hanafi Kalianda dalam pemandangan umumnya mengapresiasi Pemprov setempat atas peningkatan pendapatan dan belanja daerah sebagaimana tergambar pada rencana APBD-P 2019.
Pasalnya, menurut FPG tersebut, di tengah -tengah perekonomian Kalsel yang cukup sulit, namun Pemprov setempat di bawah kepemimpinan Gubernur Sahbirin Noor mampu meningkatkan pendapatan daerah, kendati peningkatannya tidak terlalu signifikan.
"Peningkatan pendapatan tersebut tentunya sangat bermanfaat untuk pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat," ujar FPG dalam pemandangan umumnya yang dibacakan H Puar Junaidi S.Sos.
Rencana APBD-P Kalsel 2019 yang kini sedang pembahasan DPRD provinsi setempat terdiri dari Pendapatan Daerah Rp7,097 triliun lebih dan Belanja Daerah Rp7,587 triliun lebih.
Baca juga: DPRA: Hukum nasional belum mampu menjamin perlindungan keluarga
Dalam rencana APBD-P Kalsel 2019 itu, pendapatan daerah bertambah Rp130,152 miliar lebih dari pendapatan pada APBD Murni 2019, dan belanja daerah bertambah Rp555,452 miliar lebih dari belanja pada APBD Murni 2019.
Selain berhadir ketiga (lengkap) unsur pimpinan DPRD Kalsel, pada rapat paripurna lembaga legislatif tersebut juga hadir Asisten I Bidang Pemerintahan Siswansyah mewakili Gubernurnya Sahbirin Noor.
Di Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu ada beberapa Perusda atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD milik Pemprov setempat, namun yang banyak memberikan kontribusi bagi PAD provinsi setempat baru PT Bank Kalsel.
Baca juga: Pemprov selamatkan pohon langka melalui Miniatur Hutan Tropis
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019