Perhelatan Pemilihan presiden (Pilpres) 2019 telah usai setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusannya menolak gugatan yang diajukan tim hukum BPN Prabowo-Sandi, usai sebelumnya secara maraton menyelesaikan sidang terbuka tersebut.
Sejumlah pihak pun kini menanti presiden terpilih dapat merealisasikan program dan janjinya saat kampanye yang akan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
Bagi akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Dr Budi Suryadi, tentu masih segar dalam ingatannya ketika capres petahana Joko Widodo di saat kampanye terbuka di Banjarmasin, menjanjikan pembangunan kereta api trans Kalimantan.
Kemudian juga jalan tol kota Banjarbaru ke Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, seperti keinginan masyarakat Banua Kalimantan Selatan yang sudah lama diimpikan.
"Sebagai masyarakat Kalimantan Selatan, tentu saya sangat berharap janji itu bisa terealisasi pada periode kedua kepemimpinan Jokowi bersama KH Ma'ruf Amin," kata dosen di Program Studi Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) ULM itu di Banjarmasin, Minggu.
Selain janji untuk masyarakat Kalsel itu, kata Budi, program anyar seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah dan Kartu Pra-Kerja serta Kartu Sembako, juga patut ditunggu realisasinya.
"Pemberian bantuan pembiayaan bagi mereka yang hendak melanjutkan ke pendidikan tinggi ini sangat bagus. Begitu juga pelatihan vokasi untuk para pencari kerja sangat berpihak kepada generasi muda, tentu kita sambut gembira," tuturnya.
Sedangkan untuk Kartu Sembako yang diperuntukkan bagi rakyat berpenghasilan rendah, menurut Budi solusi terbaik bukan pada subsidi dalam daya beli namun lebih terpenting bagaimana menekan harga di pasar agar tetap stabil.
"Rakyat jangan sampai dibebani dengan harga sembako yang mahal. Namun nasib petani sebagai produsen pangan juga wajib diperhatikan agar sejahtera dan tetap semangat menjadi petani," timpal Ketua Pusat Studi ASEAN ULM itu.
Di sisi lain, dosen berprestasi ULM tahun 2014 ini juga berharap pasca putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada lagi blok atau perpecahan lanjutan di antara paslon dan pendukung.
"Semuanya harus menunjukkan sikap kenegerawanannya kembali membangun Indonesia yang sangat memerlukan putra-putra bangsa," tandasnya.
Apalagi, tambah Budi, generasi penerus sangat penuh harap untuk terus membangun Indonesia dari segala aspek kehidupan, karena siapa lagi yang akan menikmati estapet pembangunan selain generasi muda.
Sementara DR Irfan Noor, pengamat sosial dari Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin mengingatkan presiden terpilih untuk bisa adil dan jadi pemimpin untuk seluruh rakyat Indonesia.
Menurut dia, hal ini perlu ditekankan lantaran ada kekhawatiran dari sebagian masyarakat jika Jokowi hanya akan memprioritaskan daerah yang jadi lumbung suaranya di Pilpres lalu.
Meski begitu, Irfan yakin Jokowi punya cara sendiri untuk bisa membuktikan jika dirinya adalah pemimpin sejati tanpa memandang basis pemilih di masa pemilu.
"Kalsel ini sebagai contoh, dimana hasil pilpres dimenangkan Prabowo. Pertanyaannya, apakah Jokowi dapat berlaku adil untuk rakyat Kalsel. Layak kita tunggu," jelas Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin ini.
Irfan tak ingin pemerintahan di masa Jokowi untuk lima tahun kedepan nanti, jadi terkesan setiap daerah yang perolehan suara untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin minim, termasuk di Kalsel jadi dianaktirikan.
"Di sini juga ada peran pemerintah daerah yang notabene juga berlatar belakang partai politik beragam untuk bisa meyakinkan presiden nantinya agar memberikan perhatian dalam pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Terlebih Kalsel ini masih jauh tertinggal dan sudah seharusnya laju pembangunan lebih digenjot lagi," pungkasnya.
