Ketua DPRD Kota Banjarmasin Hj Ananda meminta pemerintah kota setempat untuk melakukan penanganan terhadap warga pendatang yang biasa meningkat pascamudik Lebaran dengan baik.
Banjarmasin sebagai Ibu kota provinsi selalu menarik minat warga di berbagai daerah untuk mengadu nasib mencari rezek, kata Ananda di Banjarmasin, Kamis.
"Pasti banyak warga dari berbagai daerah datang ke sini usai lebaran, bisa ikut karabat atau lainnya, seperti fenomena di berbagai ibu kota daerah lainnya, ini harus ditangani dengan baik," ujarnya.
Sebab kalau tidak demikian, kata politisi Golkar ini, akan makin menambah pengangguran di daerah ini nantinya.
"Jadi memang harus didata pendatang di daerah ini, sehingga penanganan lebih terarah," paparnya.
Karena itu, ujar Ananda, unsur perangkat pemerintah kota dari tingkat RT, RW dan kelurahan hingga kecamatan harus mendata kelapangan adanya warga pendatang.
Dia mengaku memang belum mendapat koordinasi dari pemerintah kota terkait penanganan warga pendatang yang biasa meningkat keberadaannya usai lebaran ini.
"Tapi kita percaya saja Pemkot sudah menyadari fenomena ini, hingga memiliki solusinya," tutur Ananda.
Sebagaimana yang pihaknya tahu dari laporan dinas tenaga kerja kota, kata Ananda, bahwa pencari kerja di daerah ini yang terdata membuat kartu kerja atau kartu kuning atau istilah sekarang kartu naker, sudah mencapai 8.000 lebih.
"Sementara, peluang kerja di daerah kita ini masih sempit, hingga perlu orang-orang yang bisa mandiri dan bisa berwirausaha untuk menangani akan meningkatnya penggangguran di daerah ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Banjarmasin sebagai Ibu kota provinsi selalu menarik minat warga di berbagai daerah untuk mengadu nasib mencari rezek, kata Ananda di Banjarmasin, Kamis.
"Pasti banyak warga dari berbagai daerah datang ke sini usai lebaran, bisa ikut karabat atau lainnya, seperti fenomena di berbagai ibu kota daerah lainnya, ini harus ditangani dengan baik," ujarnya.
Sebab kalau tidak demikian, kata politisi Golkar ini, akan makin menambah pengangguran di daerah ini nantinya.
"Jadi memang harus didata pendatang di daerah ini, sehingga penanganan lebih terarah," paparnya.
Karena itu, ujar Ananda, unsur perangkat pemerintah kota dari tingkat RT, RW dan kelurahan hingga kecamatan harus mendata kelapangan adanya warga pendatang.
Dia mengaku memang belum mendapat koordinasi dari pemerintah kota terkait penanganan warga pendatang yang biasa meningkat keberadaannya usai lebaran ini.
"Tapi kita percaya saja Pemkot sudah menyadari fenomena ini, hingga memiliki solusinya," tutur Ananda.
Sebagaimana yang pihaknya tahu dari laporan dinas tenaga kerja kota, kata Ananda, bahwa pencari kerja di daerah ini yang terdata membuat kartu kerja atau kartu kuning atau istilah sekarang kartu naker, sudah mencapai 8.000 lebih.
"Sementara, peluang kerja di daerah kita ini masih sempit, hingga perlu orang-orang yang bisa mandiri dan bisa berwirausaha untuk menangani akan meningkatnya penggangguran di daerah ini," katanya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019