Wahid Lantik 150 Pejabat

Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Provinsi Kalimantan Selatan H Abdul Wahid melantik 150 pejabat termasuk lima pejabat baru dilingkungan pemerintahan setempat di Aula Banua Kita Amuntai, Kamis.

Pejabat yang baru dilantik sebanyak 150 orang terdiri dari 30 orang eselon IIIa, 26 orang eselon IIIb, 89 orang eselon IVa dan 5 orang eselon IVb, beberapa posisi kepala bagian (kabag) dilingkungan sekretariat daerah yang diduduki pejabat baru adalah bagian pemerintahan, bagian pembangunan, keuangan, hukum, dan organisasi.

"Setiap upaya perombakan struktur pejabat tentu tidak harus memuaskan semua pihak, namun kebijakan mutasi dan promosi ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali jika pejabat yang telah dilantik memiliki kinerja buruk", kata Wahid.

Menurut Wahid jumlah PNS di lingkungan pemkab HSU itu banyak, jadi jika sewaktu-waktu diperlukan bisa saja pejabat yang buruk kinerjanya akan diganti.

Wahid menjelaskan, jabatan camat dirotasi antar beberapa kecamatan meski ada juga pejabat baru yang menduduki posisi camat, yakni Camat Haur Gading, Paminggir, Babirik, dan Banjang.

Khusus untuk para camat, diinstruksikan untuk lebih memaksimalkan kinerja di kecamatan, khususnya dalam membentuk jaringan komunikasi dan koordinasi, sehingga diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dikecamatan.

"Istilahnya sehelai daun yang gugur pun di wilayah kecamatan camat harus tahu", sindir Wahid.

Selain itu dia berharap peran isteri para pejabat untuk turut aktif dalam kegiatan PKK atau kegiatan organisasi lainnya sehingga memiliki peran lebih dikalangan masyarakat.

"Apalagi jika menjadi isteri camat harus jadi panutan bagi kaum wanita di kecamatannya" ujarnya.

Penempatan PNS pada posisi jabatan ini lanjutnya bisa menjadi sarana pembelajaran dan menimba pengalaman sehingga menambah kualitas dari PNS bersangkutan.

Wahid juga mengingatkan bahwa jabatan yang mereka raih itu merupakan jabatan publik yang harus digunakan untuk kepentingan publik pula.

Sebelumnya isu hangat mengenai perombakan pejabat struktural pemerintah daerah dikalangan masyarakat khususnya pegawai negeri sipil telah beredar selama satu bulan

Meski sempat menjadi pembicaraan hangat ditengah warganya, namun menurut Wahid kebijakan merotasi atau pun mempromosikan pejabat dilingkungan pemerintah daerah (pemda) adalah sesuatu keniscayaan yang cepat atau lambat harus dilakukan agar suatu organisasi atau pemerintahan dapat berkembang.

Pelantikan dan sumpah penjabat tersebut juga dihadiri para pejabat, para ulama dan tokoh masyarakat.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.