"Kunjungan kerja (kunker) kami pada kesempatan ini fokus Balai Pelatihan Kesehatan Batam yang berstarus internasional," ungkap H Hasmy Fadillah Akbar, anggota Komisi IV DPRD Kalsel, sebelum bertolak dari Bannjarmasin menuju Batam, Senin.
"Kunker Komisi IV DPRD Kalsel yang diketuai Habib Ali Khaidir Al Kaff itu, secara khusus pula pada manajemen pelatihan dan pemanfaatan Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) tersebut," lanjutnya.
Ia menjelaskan, manajemen pelatihan dan pemanfaatan Balai Pelatihan Kesehatan Batam tersebut dalam hal membangun kinerja pelayanan kesehatan di "Ranah Adat Melayu" Kepri.
"Kita berharap, dari hasil studi banding ke Kepri yang terkenal dengan Pulau Penyengatnya dan `gurindam 12` Ali Hadji` itu, dapat pula menjadi masukan, guna peningkatan pelayanan balai kesehatan yang ada di Kalsel," ujarnya.
"Lebih dari itu, kita juga berharap, makin meningkatkan penyenggalraan pelayanan publik, yang banyak terdapat pada instalasi pelayanan kesehatan," lanjutnya menjawab ANTARA Kalsel.
Begitu pula pada Bapelkes itu sendiri, dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bidang kesehatan atau bagi mereka yang peduli terhadap kesehatan, demikian Hasmy.
Dalam waktu bersamaan, komisi-komisi DPRD Kalsel juga melakukan kunker sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing, seperti Komisi I bidang hukum dan pemerintahan yang diketuai H Achmad Bisung ke Provinsi Jawa Barat.
Kamudian Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel yang diketuai Muhammad Ihsanudin ke Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta, guna membicarakan masalah Corporate Social Responsibility (CSR).
Sementara Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel yang diketuai H Puar Junaidi ke Kementerian Negara Lingkungan Hidup, untuk membicarakan masalah rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut. C
: Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
