Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berencana menaikkan sewa lapangan parkir (apron) Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin sebagai pengganti dihapusnya retribusi penumpang pesawat Rp3.000/orang.
Gubernur Kalsel Rudy Ariffin di Banjarmasin Kamis mengatakan, penghapusan retribusi sejak januari 2011 karena dinilai bertentangan dengan undang-undang perpajakan dan retribusi daerah sehingga mengakibatkan Pemprov Kalsel kehilangan potensi PAD Rp3,7 miliar per tahun.
"Untuk itu dalam minggu ini kita akan kembali melakukan pembicaraan dengan PT Angkasa Pura membahas potensi-potensi pendapatan yang mungkin bisa ditarik Pemprov Kalsel," katanya.
Salah satunya, kata dia, adalah menaikkan sewa apron dari sebelumnya Rp1,3 miliar pertahun.
Kenaikan sewa, kata dia, akan disesuaikan dengan perkembangan pendapatan PT Angkasa Pura yang kini juga mengalami banyak kemajuan.
"Ketentuan harga sewa apron telah berlangsung tiga tahun untuk itu kita segera melakukan revisi sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan," katanya.
Apalagi, kata dia, saat ini jumlah penumpang di Syamsudin Noor setiap tahun meningkat tajam dari 3.000 menjadi 4.000 orang per hari.
Artinya, kata dia, jumlah kedatangan maupun keberangkatan pesawat juga semakin sering. Begitu juga dengan pesawat yang menginap semakin banyak.
Dengan demikian, kata dia, tidak ada salahnya bila Pemprov Kalsel menaikkan sewa apron tersebut.
Belum lagi, kata dia, hasil dari jasa pelayanan PT Angkasa Pura juga semakin berkembang seiring semakin banyaknya penumpang yang datang maupun berangkat.
Keinginan Pemprov Kalsel mendapatkan tambahan PAD dari Bandara Syamsudin Noor karena provinsi kaya tambang ini telah menginvestasikan dana tidak kurang dari Rp121 miliar.
Dana tersebut, kata dia, selain untuk pembangunan apron, landasan pacu juga taxi way sehingga wajar bila Pemprov mendapatkan bagian.
Kendati demikian, kata dia, PAD tetap bukan hal utama yang akan dituntut oleh Pemprov, sebab pelayanan terhadap publik juga jauh lebih penting.
Dengan demikian, kata dia, pihaknya juga akan meminta ketegasan dari PT Angkasa Pura tentang rencana pembangunan dan pengembangan Bandara.
"Kondisi parkir di Bandara sudah tidak memadai begitu juga dengan ruang tunggu dan fasilitas lainnya segera harus dibenahi, untuk itu kita akan segera bicara dengan PT Angkasa Pura," katanya.(B/A)
