Pemerintah Hulu Sungai Utara, (HSU) Kalimantan Selatan, pada APBD 2013 berencana melakukan efesiensi belanja langsung sekitar 4,69 persen dibandingkan anggaran 2012.
Bupati HSU, H Abdul Wahid HK, Selasa, mengatakan, termasuk yang dilakukan efesiensi belanja pegawai berkurang sekitar 2,48 persen, belanja hibah dan belanja keuangan mengalami penurunan.
"Sedang belanja bantuan sosial mengalami peningkatan cukup besar dari hanya Rp1,7 miliar lebih pada 2012 menjadi sebesar Rp6,7 miliar lebih pada 2013," katanya.
Peningkatan belanja sosial ini, kata Bupati, disebabkan adanya regulasi dari pemerintah pusat, dimana daerah dapat mengalokasikan belanja bantuan sosial untuk mengatasi terjadinya kerawanan sosial yang tidak dapat diprediksi.
Karena itu selain belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga juga mengalami kenaikan sebesar 52 persen.
Anggaran belanja SKPD hampir semuanya mengalami peningkatan, kecuali Dinas Pendidikan turun 5,12 persen, karena belum diterimanya ketetapan dari Menteri Keuangan (Menkeu) untuk anggaran sertifikasi guru.
Sesuai Permendagri nomor 32 tahun 2012 tentang penyusunan APBD maka pemkab tidak diperbolehkan menganggarkan dana ad.hoc atau dana penyesuaian sebelum adanya penetapan dari Menkeu.
Terkecuali jika nanti ditetapkan maka dapat dimasukan melalui APBD perubahan.
"Hulu Sungai Utara mendapatkan dana ad.hoc untuk sertifikasi guru sebesar Rp47 miliar," ungkap Wahid.
Selain Dinas pendidikan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengalami penurunan anggaran belanja, yakni, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcatpil).
 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) serta Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah./D.
(T.I022/B/H005/H005) 04-12-2012 17:20:58
: Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
