Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Kalimantan Selatan 2013 terjadi kenaikan sekitar 2,77 persen jika dibandingkan dengan pendapatan APBD 2012 .


Bupati HSU, H Abdul Wahid HK, Selasa, mengatakan, meski dari sisi pendapatan mengalami kenaikan, namun kondisi HSU masih berstatus kabupaten tertinggal dan tingginya angka kemiskinan.

Dengan kenaikan pendapatan tersebut diyakini tidak menyelesaikan permasalahan daerah untuk satu tahun perencanaan anggaran, katanya.

Apalagi RAPBD 2013 mengalami defisit mencapai Rp30, 8 miliar, yakni, dari pendapatan mencapai Rp705 miliar, sedangkan dari sisi belanja mencapai Rp736 miliar.

"Kebutuhan akan dana pembangunan untuk belanja langsung saja sudah mencapai Rp588 miliar, belum termasuk untuk belanja tidak langsung," ungkap Bupati.

Ia menambahkan, dari pendapatan Rp705 miliar, dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS mencapai Rp345 miliar lebih, sehingga kebijakan untuk memprioritaskan proyek-proyek pembangunan mutlak harus dilakukan pemerintah daerah harus berhat-hati.

Wahid menjelaskan, kenaikan pendapatan daerah ini tidaklah terlalu signifikan, bila melihat kebutuhan fiskal daerah yang juga terus meningkat setiap tahunnya merupakan realita yang terus dihadapi Pemkab Hulu Sungai Utara dimasa mendatang.

"Namun dengan kebersamaan dan kebijakan-kebijakan yang inovatif persoalan ketertinggalan dan kemiskinan ini dapat kita minimalisir hingga 5 tahun kedepan," ujarnya.

Ada pun prioritas dan sasaran yg disepakati dalam kebijakan umum pada RAPBD Hulu Sungai Utara 2013 yakni penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pembnagunan ekonomi berbasis potensi lokal, peningkatan kualitas SDM yang produktif dan berdaya saing, peningkatan efektivitas pemerintahan daerah, penyediaan dan peningkatan infrastuktur serta optimalisasi penataan ruang.

Kenaikan pendapatan ini ungkapnya lagi lebih banyak terjadi pada komponen dana perimbangan, yakni naik sebesar 14,83 persen, mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan naik dengan estimasi sebesar 2,11 persen.

Demikian pula untuk dana perimbangan juga ditargetkan mengalami kenaikan dengan estimasi sebesar 14,83 persen.

Berbeda dengan Pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah diestimasikan menurun sebesar 35,61 persen.

Selain defisit mencapai Rp30, 8 miliar lebih, namun dari sisi pembiayaan netto mencapai Rp30,8 miliar lebih, sehingga secara kuantitas RAPBD 2013 mengalami peningkatan sebesar 2,77 persen jika dibanding tahun sebelumnya.

Sementara untuk belanja daerah, lanjutnya mengalami kenaikan 1,98 persen yakni dari Rp722.4 miliar lebih menjadi Rp736.7 miliar lebih

Peningkatan belanja ini, kata wahid tak bisa dihindari dan hampir terjadi tiap tahun anggaran karena kebutuhan volume pembangunan yang terus meningkat diiringi terjadinya peningkatan harga barang dan jasa pertahunnya.

Belanja daerah tambahnya dialokasikan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta pengembangan jaminan sosial.

Belanja daerah juga di susun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil input yang direncanakan, juga diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

  "Peningkatan alokasi anggaran belanja pada RAPBD 2013 untuk masing-masing perangkat daerah ini sudah terukur yang nantinya harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat," kata Wahid/D.
(T.I022/B/H005/H005) 04-12-2012 17:20:57


Editor : Asmuni Kadri

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.