Pemerintah daerah diminta menyelidiki penyebab dugaan "gempa" yang menghebohkan masyarakat di pedalaman Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan.
Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kalsel Fathurrahman, di Banjarmasin, Selasa, sehubungan masih simpang siurnya dugaan gempa yang pertama kali terjadi di daerah hulu sungai atau kawasan Benua Enam itu.
Menurut anggota fraksi PPP itu, ada yang menduga terjadinya gempa di pedalaman Kalsel bagian utara tersebut merupakan dampak dari kegiatan pertambangan batu bara.
Selain itu, penggunaan alat peledak skala besar untuk melakukan penambangan batu bara yang dilakukan perusahaan pemegang PKP2B, sehingga menimbulkan getaran atau goncangan yang cukup keras.
Mengenai gempa yang terjadi di daerah Balangan dan Tabalong sebagai imbas dari gempa di Selat Makassar, wakil rakyat dari PPP itu, hanya tersenyum dan tak banyak komentar.
"Apa benar gempa di pedalaman Kalsel itu karena pengaruh gempa yang terjadi di Selata Makassar?" tanya pimpinan termuda DPRD tingkat provinsi tersebut.
"Sebab, masyarakat Kabupaten Kotabaru, Kalsel yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar, tidak merasakan getaran atau goncangan dari dampak gempa tersebut," lanjutnya.
Namun, menurut wakil rakyat yang menyandang gelar sarjana pendidikan Islam itu, kalau gempa di Balangan atau Tabalong karena dampak pertambangan batu bara, maka perlu pengaturan kembali.
Begitu pula kalau gempa itu, karena ledakan skala besar untuk kegiatan pertambangan, juga perlu pengaturan khusus agar tidak menimbulkan dampak negatif yang tak diinginkan bersama, demikian Fathurrahman.
Sementara, Nasrullah AR, anggota DPRD Kalsel asal daerah pemilihan V yang meliputi Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan dan Kabupaten Tabalong, meminta, perusahaan pertambangan batu bara tersebut ditutup saja, kalau menjadi penyebab gempa.
"Bagi saya tegas saja, jika gempa yang terjadi di daerah Balangan atau Tabalong dikarenakan kegiatan pertambangan, maka perusahaan tersebut tutup saja," tandasnya.
"Sebab sudah banyak derita rakyat sekitar kawasan tambang dari aktivitas pertambangan itu," lanjut mantan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu.
Wakil rakyat Kalsel yang juga Sekjen Pimpinan Nasional Angkatan Muda Ka`bah itu, meminta, pemerintah/aparat terkait melakukan penyelidikan secara tuntas, serta menindak tegas bila gempa tersebut sebagai dampak kegiatan pertambangan.
"Keamanan dan kenyamanan warga masyarakat harus tetap terjaga, jangan sampai resah karena kegiatan pertambangan yang berdampak pada kerusakan alam," demikian Nasrullah.
Pada kesempatan terpisah, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tabalong Nanang Mulkani mengatakan, gempa yang terjadi memang termasuk gempa tektonik.
Ia mengungkapkan, gempa juga pernah terjadi sekitar tahun 1980, khususnya di Kota Tanjung, ibu kota Kabupaten Tabalong (236 Km utara Banjarmasin), meski waktunya cukup pendek, tapi dirasakan masyarakat.
"Sekitar 1980-an gempa serupa pernah terjadi di kawasan Murung sekitar Pasar Tanjung, waktunya memang cukup pendek, namun terasa," katanya.
Ia memperkirakan, gempa singkat di "Bumi Saraba Kawa" Tabalong itu sebagai imbas gempa di Selat Makassar.
Goncangan yang melanda "kota minyak" Tanjung, Bumi Sabara Kawa yang terjadi, Selasa sekitar pukul 10.30 wita itu, sempat membuat geger masyarakat setempat, walau getarannya cuma sebentar.
Bahkan, sejumlah pegawai negeri sipil yang sedang bekerja berlarian keluar gendung, takut kalau bangunannya runtuh karena goncangan tersebut.
 Di Bumi Saraba Kawa dan "Bumi Sanggam" Balangan sejak dua dasa warsa ramai usaha pertambangan batu bara generasi pertama oleh PT Adaro Indonesia, selaku pemegang PKP2B atau yang mendapatkan izin dari pemerintah pusat./D.
(T.KR-SHN/B/M019/M019) 04-12-2012 14:19:18
: Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
