"Harapan itu mereka sampaikan saat saya reses beberapa hari lalu," ujar Wakil Ketua DPRD Kalsel H Riswandi asal daerah pemilihan (dapil) IV provinsi tersebut, yang meliputi Kabupaten Tapin, HSS dan Kabupaten HST, Jumat.
Anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, mengaku, memahami harapan warga terhadap penuntasan pembangunan jalan lingkar selatan Nagara, yang hingga saat ini baru sebagian terbangun dan masih dalam pengerasan (belum beraspal).
"Karena dengan terbangunnya secara tuntas jalan lingkar selatan Nagara, HSS itu akan lebih memperlancar hubungan masyarakat di dua kabupaten bertetangga tersebut," tuturnya kepada wartawan yang tergabung dalam Journalist Parliament Community (JPC) Kalsel.
"Dengan terbangunnya secara tuntas jalan lingkar selatan Nagara itu, bukan cuma sekedar makin membuka keterisolasian, tapi bisa mengangkat potensi sumber daya alam sekitar menjadi lebih bernilai ekonomi, serta makin menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan," lanjutnya.
Namun, wakil rakyat dari PKS yang duduk di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel itu, belum bisa memastikan pembangunan jalan lingkar Nagara tersebut segera tuntas, walau mereka menganggap cukup strategis, untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi setempat.
Pasalnya, untuk menuntaskan pembangunan jalan lingkar selatan Nagara tersebut memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit atau harus dengan padat modal, karena tipe lahan yang berawa, lanjut mantan pegawai Departemen Keuangan itu.
"Begitu pula untuk tipe bangunan badan jalannyapun, mungkin tidak seperti jalan antara Kandangan (ibu kota HSS) - Nagara, tapi harus menggunakan sistem jalan layang, sebagaimana di Tumbang Nusa, Kalimantan Tengah," tuturnya.
"Sebab, kalau membangun badan jalan secara langsung di atas lahan rawa, mungkin tak akan pernah baik/sempurna, karena kondisi tanahnya yang labil, kecuali dengan menggunakan teknologi tinggi," lanjutnya.
Ia mengungkapkan, jalan lingkar selatan Nagara itu semua berstatus jalan kabupaten, tapi dengan menghubungkan dua Kabupaten HSS dan HST, sehingga statusnya menjadi jalan provinsi.
"Dengan status jalan provinsi tersebut, sehingga memungkinkan pula pembiayaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel, serta dana yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," demikian Riswandi.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
