Keinginan Wakil Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Wamenkum HAM) Republik Indonesia, Denny Indrayana memberantas narkoba perlu dukungan semua pihak, baik pada tingkat pusat maupun daerah.
Hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Riswandi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di Banjarmasin, Selasa, berkaitan dengan gerakan dan sikap keras Wamenkum HAM itu terhadap pemberantasan narkoba.
Politisi PKS yang juga fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik (parpol) tersebut mengapresiasi sikap dan gerakan Wamenkum HAM terhadap pemberantasan narkoba di Indonesia, termasuk Kalsel.
Namun anggota DPRD Kalsel dua periode dari PKS itu menyarankan, untuk membuat gerakan lebih keras lagi terhadap upaya pemberantasan narkoba di tanah air, sebaiknya Wamenkum HAM juga meminta dukungan petinggi tingkat pusat, termasuk DPR-RI.
"Karena dari pengamatan saya selama ini kalau tidak keliru, gerakan gencar Wamenkum HAM dalam memberantas narkoba, terkesan jalan sendiri dan kurang mendapat dukungan petinggi di tingkat pusat," ujarnya.
"Sebagai contoh, Menteri Hukum dan HAM sendiri seakan kurang merespon sikap dan gerakan Wamenkum HAM-nya, seperti terlihat pada beberapa kejadian belakangan ini," lanjutnya sekembali mengikuti peningkatan SDM dari Jakarta.
Mengenai kejadian di Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Teluk Dalam Banjarmasin, wakil rakyat Kalsel dari PKS itu, menyayangkan peristiwa penyerangan sejumlah nara pidana (napi) terhadap rombongan Wamenkum HAM yang melakukan inspeksi mendadak (sidak).
"Peristiwa itu semestinya tak terjadi, jika semua pihak mempunyai komitmen yang sama dan memberikan dukungan terhadap upaya pemberantasan narkoba, termasuk kalangan napi sendiri yang menyadari akan bahaya `barang haram` tersebut," tandasnya.
Dalam sidak beberapa hari lalu, diantara rombongan Wamenkum HAM ada yang terluka, yaitu dari Badan Narkoba Nasional (BNN) Kalsel, karena serangkan beberapa napi Lapas Banjarmasin.
Wakil rakyat dari PKS yang menyandang gelar sarjana ilmu pemerintahan itu, menyarankan, para napi atau mereka yang terlibat kasus narkoba tersebut sebaiknya penempatan tersendiri, jangan bergabung dengan yang umum.
"Sebab penggabungan dengan napi lain, bisa menjadi `ladang baru` bagi bisnis narkoba yang selama ini disinyaler terjadi dalam Lapas," lanjutnya menjawab wartawan yang tergabung dalam Journalist Parliament Community (JPC) Kalsel.
Fungsionaris DPP PKS yang menjadi Koordinator Wilayah Kalimantan itu kembali menyarankan, Wamenkum HAM atau Kementerian Hukum dan HAM agar meminta dukungan dengan DPR-RI yang juga memiliki fungsi budgerter (penentu anggaran).
 "Karena bagaimanapun untuk membuat Lapas khusus narkoba perlu anggaran. Nah, untuk anggaran tersebut juga harus meminta dukungan dari DPR," demikian Riswandi./D.
(T.KR-SHN/B/H005/H005) 25-09-2012 17:57:54
: Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
