"Pembahasan KUA/PPAS 2013 sudah selesai, bahkan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pimpinan dewan dan gubernur setempat juga sudah," ujar Wakil Ketua DPRD Kalsel H Riswandi, di Banjarmasin, Jumat.
Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) KUA/PPAS 2013 tersebut usai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel bersama tim anggaran eksekutif/pemerintah provinsi (Pemprov), Sabtu malam, 8 September lalu.
"Berdasarkan KUA/PPAS tersebut, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Kalsel 2013 mencapai Rp4,3 triliun," lanjutnya didampingi rekannya sesama wakil ketua dewan Fathurrahman.
Usai pembahasan KUA/PPAS tersebut, pihak ekeskutif/Pemprov setempat, kini sedang mematangkan penyusunan RAPBD 2013.
"Seiring dengan penyampaian Nota Keuangan/Pengantar RAPBD 2013 tersebut, dewan kembali melakukan pembahasan secara lebih rinci," lanjutnya kepada wartawan yang tergabung dalam Journalist Parliament Community (JPC) Kalsel.
"Jadi dengan selesainya pembahasan KUA/PPAS, bukan berarti RAPBD Kalsel 2013 sudah dianggap final. Karena masih memerlukan bahasan-bahasan yang lebih rinci dan seksama," tutur mantan pegawai Departemen Keuangan itu.
Sebagaimana pembahasan KUA/PPAS, untuk RAPBD Kalsel 2013 pun, secara berjenjang, yaitu melalui komisi-komisi dewan terlebih dahulu, kemudian baru pada tingkat Banggar DPRD setempat, demikian Riswandi.
Fathurrahman menambahkan, pembahasan RAPBD Kalsel 2013 kemungkinan dimulai petengahan Oktober mendatang dan diharapkan rampung pada November berikutnya.
Pada kesempatan terpisah sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) setempat, HM Arsyadie menyatakan, dalam TA 2013 untuk anggaran belanja langsung atau yang berkaitan kepentingan publik, mengalami peningkatan sekitar 50 persen.
Sementara untuk anggaran belanja pegawai, secara persentase ditekan hingga di bawah 20 persen dari anggaran belanja, lanjut mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalsel yang belum "seumur jagung" menjadi Sekdaprov tersebut.
"Walau secara persentase belanja pegawai turun, tapi tidak akan mengurangi tingkat kesejahteraan mereka. Karena secara nominal mengalami peningkatan dari sekitar Rp600 miliar menjadi Rp800 miliar lebih," tandasnya.
"Namun dalam anggaran belanja tidak langsungpun, bukan cuma belanja pegawai, tapi juga terdapat untuk kepentingan publik, seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dimana Pemprov hanya untuk menumpang lewat," demikian Arsyadie.
: Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
