Komitmen itu diwujudkan melalui kontrak kerja atau kesepakatan para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai ujung tombak pemungut PAD dan para camat yang bertindak sebagai koordinator pemungutan PBB.
"Melalui kontrak kerja yang ditandatangani setiap pimpinan SKPD maupun camat beberapa waktu lalu itu diharapkan penerimaan daerah yang bersumber dari PAD dan PBB semakin meningkat," pinta Bupati Banjar Khairul Saleh di Martapura, Selasa (11/1).
Ia mengatakan, komitmen tersebut bertujuan memacu aparatur dan pimpinan SKPD agar lebih meningkatkan kinerja sehingga mampu mendongkrak pendapatan daerah menjadi lebih maksimal.
"Diharapkan melalui komitmen seluruh aparatur dan pimpinan di lingkup SKPD maka penerimaan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi bisa lebih ditingkatkan sehingga mampu mencapai target," harapnya.
Menurut dia, penerimaan daerah melalui sektor PBB harus mampu ditingkatkan karena realisasi penerimaan pada 2010 hanya mencapai Rp2,03 miliar atau 42,76 persen dari target penerimaan sebesar Rp4,7 miliar.
"Tidak tercapainya penerimaan sesuai target harus dicarikan solusi dan diharapkan melalui komitmen seluruh aparatur lingkup SKPD, maka penerimaan tahun depan lebih meningkat hingga mencapai target," katanya.
Sementara itu, realisasi penerimaan PAD sepanjang 2010 cukup menggembirakan karena mampu melampaui target yang ditetapkan yakni, Rp39,5 miliar atau 107,33 persen dari target sebesar Rp36,8 miliar. (yos/imm)
: Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
