"Pasalnya kekayaan SDA suatu daerah tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat dimana SDA itu berada," ujarnya di Banjarmasin, sebelum pertemuan dengan pemerintah kabupaten (Pemkab) Tabalong, Kalsel di Tanjung, Jumat.
Semestinya, menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergelar sarjana teknik itu, pemanfaatan kekayaan SDA suatu daerah berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat dimana SDA tersebut berada.
Anggota Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi, serta lingkungan hidup itu menunjukan contoh dalam pemanfaatan tambang batu bara yang cukup potensial di provinsinya.
"Sebagaimana kita ketahui, bahwa kita produsen batu bara terbesar kedua sesudah Kalimantan Timur (Kaltim) atau sepertiga (1/3) produksi nasional," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) itu.
Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel berada pada peringkat ke-22 dari 35 provinsi seluruh Indonesia atau urutan ke-4 dari lima provinsi regional Kalimantan," lanjut mantan anggota DPRD Tanbu tersebut.
Begitu pula Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalsel kondisinya memprihatinkan, yaitu berada pada nomor lima untuk regional Kalimantan, demikian Surinto.
Sorotan wakil rakyat provinsi yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebut dalam dialog terbuka dengan tema "Meratus dan Energi Terbarukan" di Rektorat Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
Dalam dialog yang digelar Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) Klaster Mahasiswa Kalsel itu juga menghadirkan narasumber DR Ir Asnatio Lasman, salah seorang pakar energi terbarukan dan nuklir yang Indonesia miliki.
Narasumber lain dalam dialog tersebut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel Kisworo Dwi Cahyono.
Pewarta: SukarliEditor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.