Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jatah untuk Provinsi Kalimantan Selatan diduga "bocor" atau terjadi penyimpangan peruntukan.

Dugaan bocor tersebut berdasarkan keterangan pihak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), ujar Ketua Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel Muhammad Ihsanuddin, di Banjarmasin, Kamis.

Pasalnya selisih jumlah BBM yang disalurkan BPH Migas dengan perhitungan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang diterima Kalsel, cukup tinggi.

"Selisih penyaluran BBM dimaksud atau yang dianggap bocor itu mencapai 1,7 juta liter," ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Karena, lanjutnya, jika tidak terjadi kebocoran, penerimaan PBBKB Kalsel mungkin tak cuma Rp700 miliar, tapi bisa lebih besar lagi atau setidaknya mendekati Kalimantan Timur (Kaltim).

"Sebab di Kaltim dengan penyaluraan BBM yang hampir tak jauh beda dengan Kalsel (berdasarkan data BPH Migas), penerimaan PBBKB mencapai Rp2,1 triliun," ungkapnya.

Oleh karenanya pula Komisi II DPRD Kalsel terus akan melakukan pelacakan kebocoran jatan BBM tersebut, guna peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penerimaan PBBKB, demikian Ihsanudin.

Hal itu terungkap dalam pertemuan Komisi II DPRD Kalsel yang disertai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi setempat, Gustafa Yandi, dengan BPH Migas di Jakarta, 11 Juni lalu.

Pada kesempatan terpisah, Ibnu Sina, anggota Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel, menyayangkan kebocoran BBM subsidi untuk provinsinya, yang kini berpenduduk mencapai 3,6 juta jiwa dan tersebar pada 13 kabupaten/kota.

"Kebocoran itulah yang menyebabkan warga `Bumi Perjuangan Pangeran Antasari` Kalsel krisis BBM dan menimbulkan antrean panjang kendaraan bermotor pada sejumlah Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU)," katanya.

Oleh karena itu, anggota DPRD Kalsel dua periode dari PKS tersebut, berharap, aparat pemerintah terkait agar lebih meningkatkan pengawasan, guna menghindari kemungkinan kebocoran BBM subsidi.

"Saya baik secara pribadi maupun wakil rakyat, tidak rela kalau terjadi penyimpangan peruntukan BBM bersubsidi, seperti ulah pelangsir untuk menyuplai kebutuhan industri," demikian Ibnu Sina.










: Ulul Maskuriah

COPYRIGHT © ANTARA 2026