DPRD Minta Program Pengentasan Kemiskinan Terukur

Amuntai, (Antaranews Kalsel) -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan berharap menyusun program dan anggaran Pengentasan Kemiskinan dengan hasil yang terukur.

Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) mempertanyakan besaran anggaran yang direalisasikan di 2017 dan persentase penurunan angka kemiskinan.

"Kita ingin tahu berapa presentase masyarakat miskin yang berhasil diturunkan jumlahnya dari anggaran yang terserap dan sejauh mana program dan kegiatan berhasil diterapkan," ujar Anggota FKB Junaedi di Amuntai belum lama ini.

Junaedi mengatakan, pengentasan kemiskinan harus diupayakan terukur setiap tahun anggaran sehingga nampak hasilnya secara bertahap bisa terus diturunkan.

Dikatakan, target penurunan presentasi kemiskinan yang tertuang dalam kebijakan umum anggaran 2017 ditarget 7,00% di 2014 menjadi 5,50 % di 2017.

Wakil Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H Husairi Abdi dalam penyampaikan penjelasan pemerintah untuk pertanggungjawaban APBD 2017 menjelaskan, program pengentasan kemiskinan tersebar di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah.

"Anggaran yang terserap di 2017 untuk pengentasan kemiskinan sekitar Rp80 miliar," kata Husairi.

Ia melanjutkan, presentasi penduduk miskin di Kabupaten HSU sebesar 6,65 % dari Jumlah Penduduk HSU atau sebanyaj 15.350 jiwa.

Program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan antara lain penyaluran beras miskin, pemberian beasiswa bagi keluarga kurang mampu, pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin, pelayanan kesehatan gratis dan lainnya.