Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalsel Brigjen Pol Syafruddin di Banjarmasin, Senin mengatakan,hingga kini pihaknya belum menerima surat pemberitahuan tentang rencana blokade tongkang batu bara oleh sebagian masyarakat Kalsel sebagaimana pemberitaan di media massa lokal.
"Belum ada surat pemberitauan yang masuk ke kami, tetapi tadi pagi saya langsung konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan tentang rencana pemblokiran tersebut," katanya.
Dari konfirmasi tersebut, kata dia, tidak ada rencana untuk melakukan pemblokiran di sungai terutama untuk tongkang batu bara yang melintas, yang ada masyarakat akan melakukan aksi protes di perairan.
Tentang boleh tidaknya, tambah Kapolda, sesuai peraturan aparat kepolisian tidak boleh menghalang-halanagi masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi, asalkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
Saat didesak wartawan, apakah aksi pemblokiran tongkang batu bara dengan kapal tidak akan membahayakan masyarakat, Kapolda kembali menegaskan bahwa pemblokiran tersebut tidak ada, sehingga tidak perlu khawatir.
"Namun demikian, kita tetap menyiapkan pengamanan terutama dari Polair untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.
Rencana blokade tongkang batu bara di sungai jembatan Barito dilakukan sebagai salah satu protes warga Kalsel ke pemerintah pusat, yang hingga kini belum juga memastikan penambahan kuota BBM Kalsel.
Sebagaimana ancaman empat gubernur Kalimantan sebelumnya, bila pemerintah pusat tidak juga menambah kuota BBM maka seluruh gubernur di Kalimantan akan menyetop pengiriman batu bara ke luar daerah.
Ancaman tersebut tampaknya akan benar-benar direalisasikan oleh warga Kalsel yang dimotori oleh forum Peduli Banua berupa penutupan jalur sungai di bawah jembatan Sungai Barito, sehingga tongkang dari Kalteng maupun Kalsel tidak bisa keluar.
Koordinator aksi dari Forum Peduli Banua Berry N Furqon di Banjarmasin, Minggu mengatakan, hasil rapat yang dilaksanakan oleh seluruh anggota Forum Peduli Banua, maka pada 26 Mei pihaknya akan melakukan blokade di jembatan Barito.
Blokade tersebut, kata dia, sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat agar Kalimantan Selatan mendapatkan "kue" kesejahteraan berupa bagi hasil sumber daya alam yang selama ini tidak diberikan dengan rasa keadilan.
"Batubara kita dikeruk, hutan kita habis dibabat, tapi kenyataannya pembangunan Kalsel masih sangat tertinggi, PLN yang mati terus, antrean BBM selalu terjadi, dan masih banyak lagi ketidakadilan pembangunan untuk Kalsel," katanya.
Blokade tersebut, kata dia, hanya akan dilakukan satu hari mulai pukul 09:00 Wita hingga sore, bila upaya tersebut tidak juga mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, maka aksi akan dilanjutkan dengan lebih besar lagi.C
: Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
