Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Persoalan gas atau elpiji dan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kalimantan Selatan mengundang pertanyaan pihak Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia.
"Persoalannya pihak Kementerian ESDM tidak mengetahui persoalan kelangkaan serta mahalnya harga elpiji, terutama yang bersubsidi tabung isi tiga kilogram tersebut," ujar anggota Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) HM Rosehan NB SH di Banjarmasin, Jumat.
Anggota Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi (termasuk minyak dan gas) itu mengemukakan persoalan tersebut sudah menyertai komisinya bertemu ke Ditjen Migas, Kementerian ESDM di Jakarta, 5 April lalu.
Karenanya, Ditjen Migas berterima kasih kepada Komisi III DPRD Kalsel yang diketuai H Supian HK SH dan menginformasikan persoalan migas bersubsidi di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
"Walau mereka beranggapan pasokkan dan suplai migas ke Kalsel yang kini berpenduduk mencapai empat juta jiwa tersebut tidak bermasalah, namun pihak Ditjen Migas akan mengecek," tuturnya.
Selain itu, pihak Kementerian ESDM melalui Ditjen Migas akan memberi teguran atas ketidakberesan dalam penyaluran, dan menindak tegas manakala terbukti ada penyalahgunaan/penyimpangan peruntukan.
Sebagai salah satu bentuk pengawasan untuk penindakan, Ditjen Migas membuka "hotline" (pengaduan/pelaporan secara online atau dalam berjaringan = daring).
"Mereka (Ditjen Migas) mepersilakan siapa pun melapor melalui hotline tersebut manakala ada hal-hal tidak beres dalam persediaan dan penyaluran migas," lanjut mantan Wakil Gubernur Kalsel yang bergabung dengan PDI-P itu.
Namun wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu tidak menyebut nomor hotline Ditjen Migas tersebut dengan alasan lupa, kecuali menyatakan, nomornya publik sudah banyak mengetahui.
"Jadi dari tanggapan pihak Ditjen Migas tersebut, warga masyarakat tak perlu resah gelisah mengenai migas. Kalau ada temuan ketidakbenaran silakan melaporkan ke Ditjen Migas," demikian Rosehan NB.
Kunjungan Komisi III DPRD Kalsel itu ke Kementerian ESDM tersebut menyampaikan aspirasi yang berkembang terkaitan persoalan gas elpiji bersubsidi tabung isi tiga kilogram yang sering langka dan harga melambung.
Selain itu, persoalan BBM bersubsidi, seperti jenis premium dan solar yang merupakan kebutuhan orang banyak sering terjadi kekosongan pada sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalsel.
Kunjungan Komisi III DPRD Kalsel yang diketuai Supian HK dari Partai Golkar ke Kementerian ESDM itu diterima Kepala Subdit Kasubd Harga dan Subsidi BBM Ditjen Migas M Rizwi.
