Banjarmasin (ANTARA) - General Manager (GM) PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi atau UID Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Iwan Soelistijono menyatakan, aliran listrik dalam keadaan "siaga" mulai 3 Juli 2026.

"Pengertian siaga bukan berarti normal, tapi tak ada pemadaman bergilir lagi sejauh tidak ada gangguan mendadak," katanya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Provinsi Kalsel di Banjarmasin, Kamis. 

Pada kesempatan RDP di "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel) itu, GM PLN Kalselteng meminta maaf kepada warga masyarakat kedua provinsi tersebut atas pemadaman bergilir, karena gangguan teknis pada pembangkit tenaga listrik. 

Ia berharap, walau masih sedang dalam perbaikan teknis pembangkit, tidak ada lagi pemadaman bergilir, terutama di wilayah Kalsel. 

"Sebagaimana terjadwal perbaikan pada pembangkit rampung September mendatang. Namun kita berharap, semoga bisa lebih cepat," ujar Iwan Soelistijono didampingi Manajer PLN UP3 Banjarmasin Yanuar, Manajer Distribusi PLN UID Kalselteng Setiyawan serta Manajer Komunikasi PLN UID Kalselteng Ahmad Humaidi. 

Dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi III Mustaqimah itu berbagai pertanyaan dan harapan terlontar antara lain dari Wakil Ketua DPRD Kalsel HM Alpiya Rakhmam, Wakil Ketua Komisi tersebut, H Achmad Maulana, serta anggota HM  Rosehan Noor Bachri. 

Selain itu, H Husnul Fatahillah, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masing-masing H Ardiansyah dan H Mushaffa Zakir, serta Ombudsman Kalsel Hadi Rakhman dan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) H Fauzan Ramon. 

Seperti halnya Alpiya dan Maulana menanyakan penyebab pemadaman bergilir. "Kalau kerusakan, kapan selesai perbaikan?" tanya wakil rakyat dari Partai Gerindra dan Golkar tersebut. 

Rosehan NB yang manta Wakil Gubernur Kalsel mengungkapkan, Coy-ikan kesayangan peliharaan istrinya mati karena ketiadaan/kekurangan CO2 sebab listrik mati. 

Sementara, Ardiansyah yang kini Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Kalsel menawarkan bantuan, kalau memang perlu untuk ke pengurusan ke tingkat pusat. 

"Kami dari DPRD provinsi tidak berkeberatan membantu pendampingan untuk pengurusan ke pusat, kalau memang perlu, demi buat kenyamanan masyarakat kita," ucap mantan Ketua DPRD dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalsel itu. 
 

Suasana Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPRD Kalsel dengan manajemen PLN Kalselteng yang di Banjarmasin, Kamis (2/7/2026). (ANTARA/Syamsuddin Hasan)

Sedangkan Ketua Fraksi PKS Mushaffa Zakir meminta perhatian PLN terhadap warga masyarakat yang bergerak di bidang usaha nonformal seperti penjual es batu serta minuman segar yang menggunakan gelas dengan sistem pres (karena mereka memerlukan tenaga listrik). 

Sebelumnya wakili rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu menceritakan keluhan para penjual es batu serta minuman segar yang menggunakan gelas dengan tutup pres. 

"Kasihan mereka (pengusaha kecil) yang menggunakan aliran listrik, kalau listriknya padam," ujar Mushaffa Zakir. 


 



Pewarta: Syamsuddin Hasan
Editor : Mahdani

COPYRIGHT © ANTARA 2026