Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalimantan Selatan siap menggarap potensi ekonomi kerakyatan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat provinsi setempat.
"Kami siap menggarap potensi ekonomi kerakyatan karena potensi yang berasal dari alam itu masih belum digarap maksimal," ujar Ketua LPM Kalsel Arie Sophian di Banjarbaru, Rabu.
Ia menjelaskan, LPM merupakan organisasi kemasyarakatan yang pembentukannya bertujuan memberdayakan potensi kemasyarakatan dan dulunya disebut Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
Menurut Arie yang juga Ketua DPRD Kota Banjarbaru itu, cukup banyak daerah di Kalsel yang tersebar pada kabupaten dan kota memiliki potensi ekonomi kerakyatan tetapi belum tergarap maksimal.
Potensi itu diantaranya bidang perikanan baik perikanan di pesisir laut maupun perikanan kolam maupun keramba yang cukup banyak dikerjakan masyarakat sebagai usaha skala besar maupun rumah tangga.
"Potensi bidang perikanan itu belum digarap maksimal sehingga pengurus LPM di tingkat kelurahan atau desa diarahkan untuk memberdayakan masyarakat sehingga bisa memaksimalkan potensi tersebut," ungkapnya.
Dikatakan Arie yang terpilih sebagai Ketua LPM periode 2012-2017 pada Musda II LPM Sabtu (3/3), pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan pemetaan potensi ekonomi kerakyatan khususnya di bidang perikanan.
Sejumlah daerah yang potensi bidang perikanannya akan digarap diantaranya kawasan pesisir Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru terutama di kawasan pesisir pantai dan laut kabupaten tersebut.
Untuk potensi perikanan kolam dan keramba cukup banyak tersebar di Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar yang cukup banyak masyarakatnya membangun kolam maupun keramba memanfaatkan Sungai Riam Kanan dan Riam Kiwa.
"Pengembangan potensi perikanan ditingkatkan melalui peran aktif masyarakat yang diberdayakan mengelola usaha perikanan sehingga bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan mereka," ujarnya.
Ditambahkan, pihaknya juga siap memberdayakan pengurus LPM di tingkat kelurahan dan desa seluruh Kalsel yang jumlahnya sebanyak 1.985 kepengurusan untuk melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap masyarakat.
Pengawasan dan pendampingan pengurus LPM diarahkan pada bidang pembangunan yang dijalankan pemerintah sehingga hasil dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara langsung.
"Program pengawasan dan pendampingan itu bertujuan agar masyarakat benar-benar menikmati program-program pembangunan yang dijalankan pemerintah," katanya./zal/ D
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
