Hal itu disampaikan Direktur Wilayah III Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Wiediarni, di Banjarmasin, Senin, saat mendampingi anggota DPR-RI usai dengar pendapat dengan pejabat Pemprov Kalsel di Aula Abdi Persada Banjarmasin.
Menurut Wiediarni, saat ini pengembangan investasi sektor primer yaitu perkebunan sawit, pertambangan dan lainnya di Kalsel sudah sulit karena keterbatasan lahan.
Dengan demikian, kata dia, pemerintah harus mampu mendorong masyarakat maupun pengusaha untuk mengembangkan sektor sekunder seperti industri pengolahan CPO, kerajinan rotan dan lainnya.
"Saat ini industri sekunder seperti kerajinan tangan di Kalsel belum berkembang dengan baik, bahkan industri rotan yang sebelumnya sudah sangat maju kini banyak yang gulung tikar,"katanya.
Hal tersebut terjadi, kata dia, karena banyak pengusaha yang ingin mendapatkan keuntungan dengan jalan pintas dengan memilih menjual bahan baku mentah secara langsung, daripada harus membuat kerajinan.
Dengan demikian, kata dia, yang banyak kini justru ekspor rotan mentah dengan harga yang lebih murah dibanding dengan kerajinan.
Kondisi tersebut, kata dia, sebenarnya cukup merugikan, selain mengurangi nilai jual juga mengurangi tenaga kerja karena msyarakat yang sebelumnya menjadi perajin rotan kini kehilangan pekerjaan.
Selain itu, kata dia, infrastruktur yang belum mendukung dan ketersediaan energi listrik yang belum memadai juga masih menjadi persoalan serius di daerah ini.
"Pada dasarnya potensi Kalsel cukup besar sebagai daerah tujuan investasi, apalagi sebelumnya daerah ini penerima penghargaan sebagai daerah yang kondusif dan aman untuk infestasi," katanya.
Namun, kata dia, dengan masih adanya kendala infrastruktur dan energi yang belum memadai tersebut, membuat Kalsel hingga kini belum masuk katagori lima besar provinsi daerah tujuan investasi.
Kepala BKPMD Kalsel Ratna Fatmawati, mengatakan, untuk mendorong masuknya investasi di Kalsel pihaknya sedang mengembangkan pelayanan perizinan terpadu untuk di kabupaten dan kota.
"Insya Allah 2011 seluruh daerah sudah menerapkan perizinan satu atap," katanya.
Menurut Ratna, saat ini Kalsel menjadi prioritas pengembangan investasi regional. Dengan demikian diharapkan perhatian pemerintah pusat, pemerintah maupun provinsi terhadap pengembangan infrastruktur dan tersedianya energi akan lebih baik.*B*
: Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
