Pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, berhasil menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2011 sebesar  Rp10,3 miliar.


"Penghematan Rp10,3 miliar itu dari selisih pelelangan barang dan jasa pemerintah dengan nilai kontrak kegiatan," kata Koordinator Unit Layanan Pengadaan Pemkot Banjarbaru Fahrudin di Banjarbaru, Selasa. 

Ia mengatakan, selisih pelelangan barang dan jasa itu berasal dari pagu anggaran yang  kelebihan dari nilai kontrak sehingga ada sisa dana. "Ini merupakan penghematan anggaran," ujarnya.

Fahrudin yang juga Kabag Pembangunan Setdako Banjarbaru mengatakan, pagu anggaran dari 145 paket kegiatan pengadaan barang dan jasa itu dilelang melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) sebesar Rp94 miliar.

"Sedangkan nilai kontrak dari penawaran penyedia jasa hanya Rp83,6 miliar sehingga ada selisih anggaran sebesar Rp10,3 miliar atau 11,02 persen dari pagu," katanya.

Menurut dia, sisa anggaran dari penghematan itu akan dimasukkan ke kas daerah dan menjadi sisa lebih perhitungan tahun anggaran 2012 yang bisa digunakan sebagai tambahan anggaran dalam APBD perubahan," katanya.

Jumlah anggaran yang berhasil dihemat pada 2011 relatif lebih besar dibanding 2010 lalu yang mencapai Rp9 miliar, tetapi lebih kecil dibanding penghematan 2009 sebesar Rp14 miliar.

Ia menambahkan, penghematan itu juga terkait  proses pelelangan yang dilaksanakan melalui LPSE sehingga penyedia jasa bersaing secara sehat untuk mendapatkan paket kegiatan yang ditawarkan pemerintah kota.

"Penyedia jasa bersaing melakukan penawaran melalui internet dan setiap penyedia mematok penawaran dengan harga terendah. Mereka  bersaing secara sehat sehingga kontraknya lebih rendah dibanding pagu anggaran," ujarnya.

Pembiayaan pengadaan barang dan jasa sepanjang 2011 didominasi dana APBD Kota Banjarbaru, sedangkan sisanya merupakan bantuan APBN yang diberikan kepada rumah sakit umum daerah (RSUD).

"Satuan kerja perangkat daerah yang paling banyak kegiatan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan diikuti Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan," katanya./zal/C




Editor : Imam Hanafi

COPYRIGHT © ANTARA 2026