Banjarmasin (ANTARA) - DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) meminta PT PLN (Persero) wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah atau Kalsteng bekerja agar lebih profesional lagi.
Wakil Ketua DPRD Kalsel HM Alpiya Rakhman mengemukakan permintaan itu menjawab wartawan/anggota press room di sela-sela rapat Badan Anggaran (Banggar) lembaga legislatif setempat, di Banjarmasin, Rabu.
Wartawan/anggota press room DPRD Kalsel melemparkan pernyataan itu sehubungan dengan pemadaman listrik bergilir belakangan ini di provinsi yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota.
Alpiya atau wakil rakyat dari Partai Gerindra itu mengaku, belum mengetahui jelas alasan PLN melakukan pemadaman bergilir sehingga menimbulkan keresahan masyarakat.
Oleh karena itu, DPRD Kalsel atau Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur yang juga membidangi Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengundang manajemen PLN Kalselteng, Kamis (2/7/2026) siang untuk mendengar keterangan mereka tentang alasan pemadaman listrik bergilir.
Namun mantan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) Kalsel itu mengatakan aneh atau kurang sependapat kalau alasan pemadaman listrik bergilir karena ketiadaan bahan bakar batu bara.
"Kalau alasannya karena ketiadaan atau kekurangan batu bara. Alasan tersebut tidak masuk akal. Sebab provinsi kita penghasil batu bara cukup potensial," ucap wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Tanbu itu.
Alpiya menekankan, kalau pemadaman listrik bergilir karena alasan teknis, harus segera penanganannya, jangan biarkan masyarakat sumpah serapah.
"Pasalnya ketika warga terlambat bayar rekening PLN langsung diputus. Sementara PLN yang listriknya hidup - mati tak kena sanksi," demikian Alpiya Rakhman.
Pewarta: Syamsuddin HasanEditor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.