Ketua Bidang Konsolidasi Organisasi dan Pembinaan Wilayah PB KB-PII H Abd Qadir Lamanele mengemukakan pendapat itu pada Musyawarah Wilayah (Muswil) V KB-PII Kalimantan Selatan (Kalsel) di Rumah Makan Soraya Banjarmasin, Ahad.
Oleh sebab itu, lanjut mantan Ketua Umum KB-PII DKI Jakarta tersebut, jangan menganggap remeh mengenai kaderisasi karena mempunyai arti strategis terhadap masa depan umat, terlebih bagi pengkaderan anggota Pelajar Islam Indonesia (PII) sendiri.
Menurut laki-laki kelahiran dari salah satu pulau terpencil di Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut, pada prinsipnya kaderisasi lebih mahal dari Muswil dan lebih elit dari tempat kegiatannya.
"Melalui kaderisasi tersebut bukan cuma sekedar dapat mewujudkan akhlak, inteletkual dan leadership (kepemimpinan) yang berkualitas, tetapi kita berharap semakin meningkat," lanjutnya.
Dalam meningkatkan kadarisasi umat, baik secara kualitas maupun kuantitas, KB-PII harus bersinergi dengan PII yang merupakan kader pelanjut perjuangan umat, termasuk dalam hal akhlak, intelektual dan leadership, demikian Abd Qadir.
Sementara Ketua Dewan Kehormatan Perhimpunan KB-PII HM Sofwat Hadi menganjurkan anggota PII, terutama di provinsinya jangan ikut-ikutan demo atau unjuk rasa.
"Dalam menyalurkan aspirasi sebaiknya secara dialogis atau musyawarah mufakat, tidak perlu dengan demo," kata mantan aktivis PII yang juga keluaran Akdemi Kepolisian (AKPOL) Republik Indonesia dan mantan Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Polda Jawa Timur (Jatim).
"Kalau soal demo banyak yang mengurusi, jadi tidak usah ikut-ikutan," lanjut Sofwat yang kini anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal daerah pemilihan Kalsel itu.
Muswil V KB-PII Kalsel yang berlangsung sehari di "kota seribu sungai" Banjarmasin itu memilih kepengurusan wilayah organisasi tersebut untuk periode 2017 - 2021 karena pengurus sebelumnya (2014 - 2017) sudah berakhir.
Pewarta: SukarliEditor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
