Amuntai, Kalsel (ANTARA) - Sejauh mata memandang, hamparan lahan rawa di ujung utara Provinsi Kalimantan Selatan menyajikan pemandangan yang khas.
Ribuan meter saluran air membelah areal persawahan dan permukiman warga. Di sinilah denyut kehidupan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dimulai dan menjadi sandaran utama bagi sebagian besar petani setempat.
Jika air terkelola dengan baik, berkah mengalir ke dompet petani.
Sebaliknya, jika tata air mampet, sawah berubah menjadi danau yang menenggelamkan harapan.
Menyadari tantangan geografis tersebut, Pemerintah Kabupaten HSU bergerak melakukan transformasi besar.
Fokus utama diletakkan pada sektor pertanian rawa terintegrasi guna mewujudkan visi sebagai kawasan agrominapolitan penopang logistik pangan daerah.
Langkah nyata ini bukan sekadar program di atas kertas, melainkan serangkaian eksekusi lapangan yang menyentuh langsung hajat hidup warga pedesaan.
Salah satunya adalah Polder Alabio, sebuah rekayasa di era Hindia Belanda yang hingga kini masih cukup relefan untuk dihidupkan kembali.
Komitmen pembenahan sektor pertanian dimulai dari infrastruktur vital.
Polder Alabio, warisan teknik pengairan era Hindia Belanda yang dibangun tahun 1933, sempat merana akibat penuaan fungsi.
Pintu air berkarat dan sedimentasi lumpur membuat polder yang semula mengairi 6.000 hektare menyusut drastis hingga menyisakan 1.600 hektare lahan produktif.
Bupati HSU Sahrujani mengambil langkah diplomatik agresif demi menyelamatkan urat nadi pertanian ini.
Gerakan “bisik-bisik” langsung dilakukan kepada Presiden Prabowo Subianto saat momen pelantikan.
“Saya sempat bisikkan ke Pak Presiden Prabowo, saya Bupati HSU, mohon bantu Polder Alabio,” kenang Sahrujani saat mengingat kembali respons positif kepala negara yang menjanjikan bantuan.
Strategi menjemput bola ini diperkuat melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, hingga Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III.
Pada Selasa, 15 April 2025, Wakil Bupati HSU Hero Setiawan bersama tim BWS Kalimantan III bahkan turun langsung meninjau titik-titik kerusakan utama di Desa Kalompang, Kecamatan Babirik.
Tak berselang lama, pada Sabtu, 19 April 2025, gerakan nyata pembersihan saluran air Polder Alabio langsung digerakkan di Desa Gelagah, Kecamatan Sungai Tabukan, melibatkan warga, mahasiswa, dan aparat.
Di tingkat provinsi, penanganan banjir akibat luapan air permukaan dikawal ketat melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Dalam rapat RKPD 2026 yang digelar di Gedung KH Idham Chalid, Banjarbaru pada Selasa, 7 April 2026, Sahrujani menegaskan bahwa Kabupaten HSU telah menganggarkan penyudetan sungai sepanjang 10 kilometer dari total target 40 kilometer melalui APBD murni tahun 2026.
Langkah ini mendapat lampu hijau kolaborasi dari Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin.
Targetnya jelas, jika banjir bisa dijinakkan, sektor pertanian rawa pasang surut akan langsung tancap gas berproduksi secara optimal.
Pewarta: Alya Salwa Ramadhina L PEditor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA 2026
