Pada 2026 ini terjadi penurunan penerimaan dari pemerintah pusat yang tentu mempengaruhi kemampuan fiskal daerah,”
Rantau (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, memaksimalkan peluang dana transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran 2027 di tengah penurunan alokasi pendapatan dari pemerintah pusat pada 2026.
Wakil Bupati Tapin H. Juanda mengatakan, penurunan tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah dalam mendukung program pembangunan dan prioritas nasional.
“Pada 2026 ini terjadi penurunan penerimaan dari pemerintah pusat yang tentu mempengaruhi kemampuan fiskal daerah,” ujarnya saat membuka kegiatan pendampingan usulan TKD di Jakarta, Selasa.
Menurut Juanda, kondisi itu mendorong pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam menyusun perencanaan teknis serta melengkapi data dukung agar dapat memenuhi persyaratan pengajuan dana transfer.
Ia menyebutkan, pentingnya kesiapan perangkat daerah dalam menangkap peluang pendanaan, baik melalui dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), hingga insentif fiskal.
“Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat memanfaatkan pendampingan ini untuk melengkapi persyaratan pengusulan secara cepat dan tepat,” kata Juanda.
Baca juga: Pemkab Tapin perkuat rujukan penanganan orang terlantar
Sementara itu, Sekretaris Daerah Tapin Unda Absori menjelaskan, kegiatan pendampingan ini menjadi bagian dari strategi daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
“Pendampingan ini bertujuan agar pemerintah daerah memahami arah kebijakan keuangan pusat serta readiness criteria dalam pengusulan TKD,” ujar Unda.
Dia menyebutkan, hasil pendampingan akan menjadi bahan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal pada RKPD 2027.
“Kami mendorong seluruh OPD untuk menyiapkan readiness criteria sejak awal agar peluang pendanaan dari pusat dapat dimaksimalkan,” katanya.
Unda mengatakan, setiap perangkat daerah pengusul program wajib menyiapkan kriteria kesiapan sesuai ketentuan kementerian terkait agar peluang pendanaan tidak terlewat.
Melalui pendampingan usulan TKD, Unda berharap, dapat menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah di tengah dinamika fiskal nasional.
Pewarta: Muhammad Rastaferian PasyaEditor : Firman
COPYRIGHT © ANTARA 2026
