Beijing (ANTARA) - Pemerintah China menetapknan defisit anggaran sebesar 4 persen pada 2026 yaitu sebesar 5,89 triliun RMB atau sama dengan target defisit pada 2025 lalu.
"Defisit terhadap Produk Domestik Bruto pada tahun ini diproyeksikan sebesar 4 persen menjadi 5,89 triliun RMB (sekitar Rp14,43 kuadriliun) atau meningkat 230 miliar RMB (sekitar Rp563,5 triliun) dibandingkan tahun 2025," kata Perdana Menteri (PM) China Li Qiang dalam pembukaan Sidang Kongres Rakyat Nasional China (NPC) di Balai Agung Rakyat, Beijing, Kamis (5/3/2026).
Defisit itu akan berbentuk obligasi pemerintah khusus jangka panjang sebesar 1,3 triliiun RMB yang akan diterbitkan untuk mendukung strategi nasional utama serta proyek pembangunan kapasitas keamanan di bidang-bidang penting dan mendukung program peningkatan peralatan maupun program tukar tambah barang konsumsi.
Selain itu, obligasi pemerintah khusus senilai 300 miliar RMB akan diterbitkan untuk mendukung bank-bank komersial milik negara berskala besar dalam memperkuat modal mereka.
Tahun ini, obligasi pemerintah daerah dengan tujuan khusus juga kan diterbitkan dengan nilai 4,4 triliun RMB.
"Kami akan meningkatkan pengelolaan proyek yang didanai oleh obligasi tersebut melalui mekanisme 'daftar negatif', serta menyempurnakan uji coba penerbitan obligasi secara cepat setelah melalui peninjauan dan persetujuan di tingkat provinsi," ungkap PM Li.
Porsi yang lebih besar dari dana yang dihimpun melalui obligasi tersebut akan diarahkan ke proyek investasi dan ditempatkan dalam kategori pengelolaan tersendiri sehingga digunakan untuk proyek-proyek besar, menggantikan utang tersembunyi (hidden debt), serta melunasi pembayaran tertunggak yang menjadi kewajiban pemerintah.
Belanja pemerintah China pada 2026 juga akan tetap berada pada skala yang cukup besar dengan dukungan yang lebih besar diberikan pada upaya meningkatkan konsumsi serta peningkatkan standar hidup masyarakat.
Belanja pemerintah pusat pada 2026 diproyeksikan meningkat 5,5 persen menjadi 4,542 triliun RMB (sekitar Rp11,13 kuadriliun) dengan rincian belanja urusan diplomatik sebesar 70,975 miliar RMB (sekitar Rp173,89 triliun) atau naik 9,3 persen; belanja pertahanan sebesar 1,9 triliun RMB (sekitar Rp4,655 kuadriliun) atau naik 7 persen; belanja bidang keamanan publik sebesar 258,269 miliar RMB (sekitar Rp632,76 triliun atau naik 5,9 persen.
Kemudian belanja pendidikan sebesar 192,476 miliar RMB (sekitar Rp471,57 triliun) atau naik 5 persen; belanja bidang iptek senilai 426,42 miliar RMB (sekitar Rp1,04 kuadriliun) atau naik 10 persen; belanja untuk cadangan pangan, minyak makan, dan material lainnya sebesar 110,684 miliar RMB (sekitar Rp271,18 triliun) atau naik 8,1 persen; dan pembayaran bunga utang sebesar 873,99 miliar RMB (sekitar Rp2,14 kuadriliun) atau naik 6,7 persen.
Selanjutnya sebanyak 10,415 triliun RMB (sekitar Rp25,52 kuadriliun) akan ditransfer kepada pemerintah daerah atau meningkat 2,2 persen serta sebanyak 50 miliar RMB (sekitar Rp122,5 triliun) akan dialokasikan untuk dana cadangan pemerintah pusat, sama seperti pada 2025. Dana cadangan ersebut akan dihitung sebagai belanja pemerintah pusat atau sebagai pembayaran transfer kepada pemerintah daerah.
"Kami akan memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki lebih banyak sumber daya fiskal yang dapat digunakan dan memiliki kapasitas koordinasi yang lebih baik, sehingga pada tingkat dasar kebutuhan hidup masyarakat terpenuhi, gaji dapat dibayarkan, dan pemerintahan dapat berfungsi secara normal," ungkap Li.
Pemerintah di semua tingkatan juga diminta untuk lebih berhati-hati dalam mengelola sumber daya keuangan, membangun mekanisme yang sehat untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran, serta memanfaatkan secara optimal sumber daya dan aset yang ada.
"Kita harus memperkuat disiplin keuangan dan ekonomi, memperketat batasan anggaran, secara ketat mengendalikan pengeluaran umum, dan terus melakukan penghematan. Setiap sen yang berhasil dihemat harus digunakan untuk menyelesaikan masalah pembangunan yang mendesak dan memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat. Kami akan terus menerapkan kebijakan moneter yang bersifat akomodatif," tambah PM Li.
PM Li juga menyebut pemerintah akan berupaya untuk mengatur aktivitas bisnis di pasar kredit dan menurunkan biaya perantara pembiayaan untuk menekan biaya pembiayaan secara keseluruhan. Nilai tukar RMB akan dijaga tetap stabil secara umum pada tingkat yang adaptif dan seimbang.
Sebanyak 755 miliar RMB (sekitar Rp1,85 kuadriliun) akan dialokasikan dalam anggaran pemerintah pusat tahun ini untuk investasi. Selain itu, 800 miliar RMB (sekitar Rp1,96 kuadriliun) yang dihimpun dari obligasi pemerintah khusus ultra jangka panjang untuk mendorong investasi yang lebih besar dari sektor swasta.
"Untuk menghidupkan kembali investasi swasta, kami akan melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah promosi yang relevan. Kami juga akan menyempurnakan mekanisme jangka panjang untuk memfasilitasi partisipasi perusahaan swasta dalam proyek-proyek besar dan mendorong investasi swasta di bidang-bidang baru seperti teknologi tinggi dan layanan modern," jelas PM Li.
Baca juga: China serukan keamanan energi pasca "penutupan" Selat Hormuz
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Defisit anggaran China ditargetkan 4 persen pada 2026
