Celios: Konflik Iran-AS berpotensi APBN naik Rp515 T

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyatakan konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel lawan Iran berpotensi membuat belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 melonjak Rp515 triliun.

Bhima saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin, menyebut harga minyak mentah dapat menembus 100 dolar AS hingga 120 dolar AS per barel akibat penutupan Selat Hormuz, mengingat harga minyak sudah melonjak sekitar 13,4 persen.

Sementara, dalam simulasi APBN 2026, setiap kenaikan 1 dolar AS per barel harga minyak di atas asumsi APBN akan membuat belanja negara bertambah Rp10,3 triliun.

Sebagai catatan, asumsi harga minyak mentah dalam APBN 2026 adalah 70 dolar AS per barel.

“Artinya, jika minyak tembus 100 dolar AS sampai dengan 120 dolar AS, maka belanja negara bisa naik hingga Rp515 triliun pada 2026,” ujar Bhima.

Menurut Bhima, peluang kenaikan harga ke atas masih akan terus berlanjut. Selat Hormuz yang terganggu dapat memengaruhi 20 persen pasokan minyak dunia. Kondisi pun makin kompleks dengan ditolaknya pengajuan asuransi oleh berbagai kapal logistik yang melewati area konflik.

Situasi ini, lanjut dia, menyebabkan banyak negara mengalami kesulitan impor, termasuk Indonesia yang merupakan net importir minyak.

Dia memperkirakan konflik ini akan memberikan konsekuensi yang besar terhadap harga bahan bakar minyak (BBM).

“Bukan hanya beban subsidi BBM, tapi juga kompensasi ke Pertamina dan beban subsidi listrik. Ada beban ganda langsung ke APBN. Kondisi diperburuk oleh kekhawatiran flight to quality dari investor menyebabkan pelemahan rupiah,” tambahnya.

Baca juga: Massa pro-Iran terobos Konsulat AS di Karachi, sembilan tewas

Selain dampak terhadap harga minyak, Bhima juga memperkirakan pasokan pangan menjadi rentan, terutama yang sensitif terhadap fluktuasi kurs dan gangguan rantai impor, seperti kedelai, gandum, dan daging.

Imported inflation dari minyak dan pangan berpotensi menciptakan downward spirall ke daya beli masyarakat.

“Masyarakat jelas tidak siap harga BBM dan inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) naik berlebihan. Jika konflik berlanjut dan meluas, banyak negara berkembang jatuh pada krisis ekonomi,” tuturnya.