DPRD Kalsel Inginkan BPR Tabalong Tambah Maju

Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan menginginkan perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Tabalong yang berada di wilayah paling utara provinsi tersebut bertambah maju.

"Kami mau melihat BPR di `Bumu Saraba Kawa` Tabalong tersebut untuk mengetahui keberadaannya," ujar anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Danu Ismadi Saderi di Banjarmasin, sebelum bertolak ke Tanjung, ibukota kabupaten itu, Kamis.

Menurut wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergelar insinyur dan MS itu, BPR di Bumi Saraba Kawa (Saraba Kawa berasal dari bahasa daerah Banjar Kalsel yang pengertian serba bisa/dapat) tersebut sudah menunjukan kemajuan.

"Tetapi kita menginginkan agar BPR yang merupakan garda terdepan dalam membantu permodalan ekonomi kerakyatan tersebut tambah maju lagi," tutur mantan Kepala Badan Pengkajian Terknologi Pertanian (BPTP) Banjarbaru itu menjawab Antara Kalsel.

"Apalagi BPR yang berstatus berupa perusahaan daerah (Perusda) itu akan menjadi Perseroan Terbatas (PT) sehingga perlu lebih maju lagi, karena juga merupakan tumpuan harapan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam membantu permodalan," demikian Danu Ismadi.

Di Bumi Saraba Kawa Tabalong atau kabupaten yang berbatasan dengan Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) itu ada tiga BPR, yang akan mendapatkan penambahan penyertaan modal dari pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel.

Kunjungan kerja (kunker) dalam daerah Komisi II DPRD Kalsel ke Tabalong yang dijadwalkan 7 - 9 September 2017 itu dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi setempat tahun 2017.

Selain itu, yang melakukan kunker dalam daerah ke Kabupaten Tabalong pada waktu bersamaan, juga Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel dengan sasaran berbeda atau sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing.

Sedangkan Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel kunker dalam daerah ke Kabupaten Tanah Laut (Tala), serta Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur lembaga legislatif tersebut ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).