Banjarmasin (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Selatan meraih penghargaan Kategori Informatif pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 yang digelar oleh Komisi Informasi Provinsi Kalsel.
Penghargaan diterima langsung oleh Kepala DKP Kalsel, Rusdi Hartono pada malam penganugerahan yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Jumat malam.
Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi atas kinerja DKP Kalsel dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. DKP dinilai sukses mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara konsisten.
Rusdi menyampaikan, capaian itu menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.
“Kami berkomitmen agar seluruh data dan informasi terkait sektor kelautan dan perikanan dapat diakses masyarakat dengan mudah, transparan, dan akuntabel," ujar Rusdi Hartono usai menerima penghargaan.
Sementara itu, Dalam sambutan tertulis Gubernur Kalsel, yang dibacakan oleh Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel Muhammad Muslim, mengatakan rekam jejak keterbukaan informasi di Kalsel, terus menunjukkan tren yang positif. Secara nasional, posisi Kalsel terus mengalami peningkatan.
Pada tahun 2022, Kalsel mendapatkan Kategori Cukup Informatif, 2023 Kategori Menuju Informatif, 2024 masuk peringkat 17 nasional Kategori Informatif dan 2025 ini naik ke peringkat 11 nasional dengan Kategori Informatif.
"Keterbukaan informasi bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan harus menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi. Ini adalah kunci untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah," kata Muslim saat membacakan sambutan Gubernur Kalsel.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, A.H. Rijani, menyampaikan bahwa tingkat partisipasi badan publik dalam penilaian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 mencapai 76 persen. Dari total 91 badan publik yang diundang, sebanyak 69 badan publik turut berpartisipasi dalam proses penilaian.
Ia menjelaskan, pemerintah kabupaten/kota mencatat tingkat partisipasi tertinggi sebesar 92 persen, disusul organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Kalsel sebesar 82 persen, dan instansi vertikal sebesar 59 persen.
Berdasarkan hasil evaluasi, pemerintah kabupaten/kota menunjukkan performa yang solid dengan empat badan publik meraih predikat Informatif dan delapan lainnya Menuju Informatif, tanpa ada yang masuk kategori Cukup maupun Kurang Informatif.
Sementara itu, pada kategori OPD Provinsi Kalimantan Selatan, sebanyak delapan OPD berhasil meraih predikat Informatif, namun masih terdapat 17 OPD yang berada pada kategori Kurang Informatif. Untuk instansi vertikal, mayoritas menunjukkan kinerja sangat baik, dengan 12 instansi atau sekitar 71 persen mencapai kualifikasi Informatif.
Meski capaian secara umum meningkat, Rijani menekankan bahwa pihaknya akan terus melakukan pembinaan intensif, terutama bagi OPD yang masih berada di kategori 'Kurang Informatif', agar kualitas pelayanan informasi di Kalimantan Selatan semakin merata dan profesional.
