261 Bangunan PKL Dibongkar

Sebanyak 261 jumlah kios Pedagang Kaki Lima (PKL) atap biru yang berada di jalur Jalan Pasar Baru Banjarmasin, dibongkar sendiri pemiliknya.

Hasil pemantauan ANTARA, Senin, masih terlihat para PKL membersihkan puing-puing bekas bongkaran bangunan kios di kawasan tersebut, dan mengangkutnya ke wilayah lain.

Setelah hampir seluruh bangunan rata dengan tanah maka kawasan tersebut terlihat indah dan bersih tidak lagi semrawut dan kumuh seperti sebelumnya.

Begitu juga arus lalu lintas relatif lancar tidak lagi macet di kawasan yang padat lalu lintas tersebut, sebab jalan Pasar Baru itu kian lebar setelah pembongkaran kios PKL tersebut.

Berdasarkan keterangan Pembongkaran kios PKL itu dilakukan menyusul peringatan Wali Kota Banjarmasin, Haji Muhidin yang memberikan batas waktu pembongkaran

Sebelumnya saat Wali Kota meninjau lokasi itu berdialog dengan para pedagang dan memberikan batas hingga 10 Desember 2011 batas terakhir pembongkaran, bila batas waktu tidak dibongkar maka pembongkaran dilakukan Pemkot Banjarmasin.

Bagi warga yang tidak bersedia membongkar sendiri kios mereka maka bila nanti ada penataan ulang, yang bersangkutan tidak akan dibolehkan lagi berjualan di lokasi tersebut, ancam wali kota.

Wali Kota Haji Muhidin mengatakan pembongkaran kios PKL untuk menciptakan keindahan, ketertiban, dan keamanan di kawasan tersebut.

Selain itu, dengan penataan ulang lebih mudah mendata para pedagang sekaligus menarik retribusi pasar untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat.

Selama ini, tambahnya, tidak ada pemasukan dari retribusi di kawasan tersebut, padahal lokasi itu sudah beroperasi cukup lama sekitar sejak tahun 2004 lalu.

Memang ada beberapa keinginan untuk membangun kembali kawasan tersebut, ada yang menghendaki dibangun pasar tradisional, atau tetap saja untuk PKL tetapi bangunannya diratakan agar lebih baik, kata wali kota.

Hanya saja, tambahnya, untuk membangun lokasi baru di kawasan tersebut, tentunya harus berkonsultasi dulu ke semua pihak yang terlibat, terutama harus persetujuan DPRD setempat./H005/B

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.