Hingga Desember 2011 baru empat kabupaten di Kalimantan Selatan yang mengajukan evaluasi APBD 2012 ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Kepala Biro Keuangan Pemeritah Provinsi Kalimantan Selatan Jehan di Banjarmasin Kamis mengatakan, dari empat kabupaten yang mengajukan evaluasi APBD tersebut baru Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) yang selesai dievaluasi.
Sedangkan tiga kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kota Banjarmasin sedang dalam proses evaluasi dan diharapkan juga segera selesai.
"Kalau kabupaten lainnya, hingga kini belum ada kabar, padahal sosialisasi dan pemberitahuan telah disampaikan jauh-jauh hari sebelumnya," katanya.
Menurut Jehan, untuk daerah yang belum mengajukan evaluasi, pihaknya akan tetap menunggu hingga 15 Desember, sehingga pada awal Januari 2012 seluruh program bisa dilaksanakan.
Bila evaluasi APBD bisa segera diselesaikan, tambah Jehan, maka pelaksanaan program pembangunan juga bisa lebih cepat direalisasikan, untuk mendongkrak kesejahteraan rakyat.
"Bila APBD cepat diselesaikan, maka program-program pembangunan infrastruktur bisa segera dilaksanakan, proses tender juga bisa dilakukan dengan cepat," katanya.
Bila seluruh program bisa dilaksanakan dengan cepat, dampaknya ekonomi masyarakat juga akan lebih cepat tumbuh sesuai dengan yang diharapkan, karena roda ekonomi bisa lebih cepat berputar.
Dampak lainnya, kata dia, pembangunan yang akan dilaksanakan akan bisa sesuai target yang ditetapkan dan pelaksanaannyapun tidak tergesa-gesa.
Menurut Jehan, pihaknya tidak akan memberikan sanksi kepada pemerintah kabupaten yang terlambat mengajukan APBD, hanya saja dengan keterlambatan pengajuan sumber keuangan pembangunan daerah tersebut, sudah pasti akan menghambat pembangunan.
"Kendalanya bisa macam-macam, antara lain belum mendapatkan persetujuan DPRD setempat atau karena waktu penyusunan yang terlambat," katanya.
Sekretaris Daerah Pemprov Kalsel Mukhlis Gafuri mengatakan, dalam setiap kesempatan pihaknya selalu mengingatkan agar pemerintah daerah dan kabupaten bisa lebih cepat menyampaikan APBD untuk mendorong pembangunan.
"Bila APBD cepat dilakukan evaluasi dan disahkan, tentunya pembangunan bisa lebih cepat dimualai," katanya./B
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.