Balangan (ANTARA) - Anggota DPRD Balangan, Kalimantan Selatan menyoroti perihal realisasi anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang belum mencapai pada angka 50 persen.
“Melihat kondisi ini tentunya menjadi perhatian khusus kita agar ke secepatnya perlu adanya perencanaan dan pengawasan yang lebih baik agar anggaran benar-benar memberi dampak yang maksimal," kata Anggota DPRD Balangan Ahmad Fauzi di Paringin, Rabu.
Baca juga: DPRD Kalsel: SKPD harus elaborasi rencana kerja
Fauzi menuturkan selain adanya masalah realisasi anggaran, DPRD juga menyoroti pendekatan pembinaan aparatur pelaksana teknis yang selama ini terpusat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Oleh karena itu ujar Fauzi, DPRD merekomendasikan agar proses pembinaan dilimpahkan langsung kepada instansi-instansi terkait agar dapat berjalan dengan maksimal.
Fauzi menambahkan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian DPRD karena menjadi salah satu potensi yang disoroti adalah pemanfaatan laboratorium daerah yang saat ini dinilai belum optimal.
"Laboratorium daerah bisa dioptimalkan, begitu juga dengan peluang investasi karena kita butuh pendekatan yang lebih variatif dalam menggali sumber PAD ini," tutur Fauzi.
Untuk efisiensi anggaran, DPRD Balangan merekomendasikan agar kegiatan yang tidak berjalan maksimal dievaluasi dan anggarannya dialihkan ke program-program yang lebih strategis serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Wakil Bupati Balangan Akhmad Fauzi menyampaikan apresiasi atas peran DPRD dalam mengawal jalannya pemerintahan.
"Tahun 2025 menjadi titik awal perjalanan kami dalam periode ini, sinergi dan kesamaan pandangan dengan DPRD sangat penting agar pembangunan daerah berjalan lebih terarah dan berkelanjutan," ujarnya.
Baca juga: Kotabaru Regent signs Internal Audit Charter
Wabup Balangan berharap rekomendasi DPRD ini menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun strategi perbaikan kinerja di tahun anggaran berikutnya.