DPRD Balangan soroti rendahnya serapan anggaran pemda saat paripurna

Tentunya kita sangat menyoroti masih rendahnya realisasi anggaran pada sejumlah kegiatan, bahkan terdapat program dengan serapan di bawah 70 persen hingga di bawah 50 persen

Balangan (ANTARA) - DPRD Kabupaten Balangan menyoroti rendahnya serapan anggaran dari pemerintah daerah saat menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.

“Tentunya kita sangat menyoroti masih rendahnya realisasi anggaran pada sejumlah kegiatan, bahkan terdapat program dengan serapan di bawah 70 persen hingga di bawah 50 persen,” kata Bustani perwakilan anggota DPRD Balangan di Paringin, Kamis.

Bustani menilai kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan program pada beberapa sektor, sementara di sisi lain masih terdapat bidang yang kekurangan anggaran.

Selain itu lanjutnya, ditemukan juga adanya penganggaran yang tidak sesuai kebutuhan khususnya pada belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan yang berkontribusi terhadap tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).

Bahkan ujar Bustani terdapat kegiatan yang telah mencapai target 100 persen namun masih menyisakan anggaran, yang mengindikasikan proses verifikasi oleh TAPD belum maksimal.

Baca juga: Bank Kalsel berikan sejumlah santunan saat kegiatan Balangan Bersholawat

Meski demikian, DPRD Balangan tetap memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Balangan karena sekitar 90 persen rekomendasi DPRD tahun 2024 telah ditindaklanjuti.

“Kita juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan anggaran perubahan, dimana masih ada kegiatan yang tidak disesuaikan meski diprediksi tidak akan terserap maksimal,” ucapnya.

Secara umum, DPRD Balangan menilai masih banyaknya Silpa di sejumlah SKPD terutama pada belanja pegawai, berdampak pada kurang optimalnya program di sektor lain.

Diketahui dalam rekomendasi dari DPRD Balangan, pihaknya mendorong peningkatan pelayanan kesehatan dan kualitas SDM tenaga kesehatan, pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan usaha tani, serta pemerataan pembangunan jalan antar desa.